Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengusulkan agar kontraktor membuat underpass atau flyover ketika pembangunan jalan di kawasan hutan melewati jalur lintasan satwa.
“Sehingga satwa tetap dapat beraktivitas seperti semestinya. Pembangunan ekonomi harus berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2016).
Siti mengatakan pemerintah memang akan menggalakkan pembangunan industri seperti pabrik baja, bauksit, pelabuhan, dan infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Selain itu, dalam konteks kehutanan, pemerintah juga menyiapkan skema perhutanan sosial dan reforma agraria.
“Presiden Joko Widodo mempunyai kebijakan untuk memprioritaskan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurut Siti, Presiden memerintahkan para menterinya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Di sektor yang ditanganinya, Siti secara khusus akan mengalokasikan perhutanan sosial lewat skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat.
Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Rabu (21/9/2016) menekankan perlunya diambil langkah konkret untuk merealisasikan kebijakan perhutanan sosial. “Ini untuk memberikan akses ruang pada sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencatat realisasi skema-skema perhutanan sosial masih sangat rendah. Untuk hutan tanaman rakyat, dari alokasi 5,4 juta hektare (ha), realisasi per 2014 baru 702.000 ha atau 13%. Hutan desa dan hutan kemasyarakatan yang ditargetkan seluas 2,5 juta ha realisasinya hanya sampai 610.000 ha atau 24,4%.
Presiden menengarai rendahnya realisasi itu dikarenakan adanya hambatan regulasi dan prosedur perizinan. “Saya minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat."
