Bisnis.com, JAKARTA - PGN dan Pertamina dinilai belum siap dilebur ke dalam satu induk usaha atau holding.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi antara Pertamina dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) belum siap dilakukan.
"Kementerian BUMN belum pernah mengajukan road map holding yang jelas, khususnya kepada Komisi VI DPR RI, sehingga kami belum bisa membaca arah kebijakan ke depan," kata Siti di Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Selain itu Siti juga menyebut PGN merupakan perusahaan yang sangat sehat dibandingkan dengan Pertamina dan dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja perusahaan yang malah memburuk.
Siti berpendapat perlunya pemetaan yang jelas terkait kondisi BUMN untuk menjadi bahan pertimbangan saat holding.
Selain itu, lanjut dia, kondisi kepemilikan 43% saham PGN oleh publik juga dinilai menjadi kendala karena belum tentu mendapat tanggapan positif dari pemilik saham.
"Kapitalisasi saham PGN sekarang Rp115 triliun. Jika langkah akuisisi dilanjutkan maka Pertamina harus menyediakan minimal Rp70 triliun untuk membeli 56,97% dari total saham PGN, untuk membeli saham yang milik publik. Katakan Pertamina mampu, tapi bukankah lebih baik itu digunakan untuk membangun kilang minyak baru," ujar dia.
Anggota DPR dari Fraksi PKB ini juga menilai holding BUMN belum layak dilakukan karena dari sisi internal masih perlu dievaluasi seperti budaya perusahaan dan peran BUMN yang terbagi menjadi kategori strategis, komersil, peran PSO.
Peran strategis BUMN antara lain seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi dalam negeri. Peran PSO seperti Perum Bulog yang melakukan tugas negara dalam mengembang amanat hajat hidup orang banyak. Sementara BUMN yang disarankan holding ialah kategori peran komersil yaitu BUMN yang mampu bertarung dengan perusahaan swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
