Bisnis.com, JAKARTA- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksi realisasi pembangunan lahan irigasi baru sebanyak 1 juta hektare pada 2019 maksimal mencapai 70% hingga 80%. Pengadaan lahan untuk lahan irigasi baru di atas 3.000 hektare menjadi kendala utama.
Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Donny Azdan mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional (RPJMN), pemerintah memiliki dua target di bidang irigasi, yaitu rehabilitasi tiga juta hektare lahan irigasi, dan pembangunan satu juta hektare lahan irigasi baru.
Untuk rehabilitasi irigasi, dia mengatakan prosesnya cukup terbantu dengan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerindah daerah, serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kalau revitalisasi, pemerintah pusat sudah bisa 2,2 juta hektare, paling dia [pemda] tinggal 800 ribu hektare. Masalahnya sekarang yang pembangunan baru, sebab pembangunan baru di atas 3.000 hektare itu susah lahannya, dan minimal harus ada waduk. Dengan berbagai tantangan ini, kita harapkan pembangunan irigasi baru bisa 70%-80%. Itu saja sudah bagus,” ujarnya, Selasa (27/9/2016).
Dia mencontohkan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara memiliki lahan seluas 100 ribu hektare yang potensial untuk dibangun irigasi. Masalahnya, karena letaknya yang ada di dataran rendah, maka area tersebut rawan terkena banjir, sehingga pembangunan yang perlu dilakukan tidak hanya mencakup irigasi, tetapi juga drainase.
“Desain drainase irigasinya ini perlu waktu karena daerah banjir. Kenapa dulu tidak terpikir untuk dikembangkan, karena ya dulu mikir banjir buat apa dikembangkan?” ujarnya.
Oleh karena itu, pemeritnah kini tengah mendorong mekanisme pemberian DAK penugasan khusus irigasi. DAK penugasan khusus irigasi itu nantinya akan memprioritaskan wilayah lumbung padi tanpa melihat kemampuan fiskal. Meskipun secara fiskal pemerintah daerah tersebut dianggap mampu, DAK irigasi akan tetap diberikan bila daerah tersebut memiliki wilayah pertanian.
“Untuk DAK penugasan ini 2017 kayaknya belum bisa, karena untuk bangun baru persiapannya panjang. Kita harapkan 2018 [berjalan], 2017 sudah bisa disiapkan desainnya,” ujarnya.
Mengutip data Kementerian PUPR, pembangunan irigasi baru satu juta hektare, terdiri dari potensi irigasi kewenangan pusat 561.173 hektare, potensi kewenangan provinsi 236.374 hektare, dan potensi irigasi kewenangan kabupaten/kota 202.452 hektare. Sementara itu untuk program rehabilitasi irigasi tiga juta hektare terdiri dari kewenangan pusat 1.371.047 hektare, kewenangan provinsi 675.302 hektare dan kewenangan kabupaten/kota 953.651 hektare.
