Bisnis.com, JAKARTA - PT Vale Indonesia Tbk. berharap pemerintah konsisten dalam kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dengan tidak membuka keran ekspor bijih nikel.
Presiden Direktur Vale Nico Kanter mengatakan relaksasi ekspor mineral akan membawa efek positif maupun negatif, tergantung pada jenis komoditasnya. Khusus untuk nikel, relaksasi ekspor bijih akan sangat merugikan negara.
"Akan lebih tepat jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan peningkatan nilai tambah untuk nikel" katanya melalui keterangan tertulis, Senin (19/9/2016).
Dia menjelaskan sejak diberlakukannya larangan ekspor mineral mentah pada 2014, pasar nikel dunia telah bergeser ke arah defisit. Investasi smelter nikel di dalam negeri pun mulai bertumbuh.
Menurutnya, jika ada relaksasi ekspor bijih nikel, walaupun dalam jumlah terbatas untuk bijih berkadar rendah, dapat menyebabkan pasar dunia kembali surplus. Alhasil, para investor akan dirugikan karena insentif pada investasinya akan hilang.
"Kami memandang tantangan untuk membatasi volume bijih yang dapat diekspor, apalagi di remote area akan sangat sulit, sehingga menimbulkan oversupply," tuturnya.
Nico yakin investasi smelter di Indonesia akan terhenti apabila relaksasi diberikan. Untuk itu, dia menuntut pemerintah agar konsisten an bisa memberikan kepastian usaha pada para investor.
Dia menilai upaya pemerintah dalam peningkatan nilai tambah untuk nikel sudah cukup berhasil dengan adanya larangan ekspor bijih. "Hampir semua pemain industri nikel di Indonesia berharap hal ini tidak berubah," katanya.
.jpg?w=300&h=221)
