Bisnis.com, MEDAN - Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatra Utara mendukung Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong untuk meninjau kembali Daftar Investasi Negatif (DNI).
Sekretaris Gapkindo Sumut Edy Irwansyah menuturkan, pernyataan Thomas benar bahwa saat ini industri pengolahan karet lebih banyak daripada pasokan bahan baku.
Sebelumnya, Thomas mengatakan, peninjauan ulang DNI tak hanya berupa pembukaan keran investasi tapi juga penutupan. Beberapa sektor usaha yang dinilainya over capacity di antaranya industri pengolahan karet, dan semen.
"Kami menyambut baik keinginan Kepala BKPM mengevaluasi kembali DNI. Saat ini industri nasional sudah mengalami kekurangan bahan baku. Idle capacity mencapai 40%. Kalau pabrik crum rubber tidak dibatasi, idle capacity akan melebar," paparnya, Rabu (9/8/2016).
Dia menjelaskan, jika hal tersebut terjadi, maka persaingan semakin ketat. Adapun, Edy menilai yang akan diuntungkan adalah penanaman modal asing (PMA), khususnya yang selama ini sudah eksis di Indonesia.
"PMA mendapatkan modal kerja dengan bunga kredit jauh lebih murah kurang dari 4%, sementara kami 10%-13%. Mereka juga bisa membeli dengan harga yang sama dengan pabrik non PMA," tambah Edy.
Edy pun merekomendasikan, pemerintah dan BKPM untuk membuka investasi asing di industri hilir karet agar penyerapan karet domestik meningkat.
"Kalau benar pemerintah akan mengevaluasi DNI lagi, maka salah satu yang perlu diatur adalah jika ada akuisisi pabrik, hanya boleh dialihkan ke pengusaha nasional," pungkasnya.
