Bisnis.com, Jakarta— Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mengirimkan pesan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memastikan pemotongan belanja di anggaran kementerian merupakan alokasi yang tidak bisa 100% terserap.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan pemangkasan belanja pemerintah tidak akan menyentuh belanja prioritas. Di sisi lain, penghematan dari lelang proyek pembangunan seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat yang dilakukan oleh kementeriannya langsung.
“Tidak menyentuh belanja prioritas dan penghematan dari lelang, Menteri PUPR kan banyak tuh, self blocking-nya dari penghematan mereka sendiri,” katanya, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Selanjutnya, pemotongan anggaran dilakukan pada belanja barang dan dinas yang harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Dia meyakini pemangkasan anggaran belanja tidak akan menggaggu pertumbuhan ekonomi di semester kedua.
Sementara untuk daerah merupakan ranah Kementerian Keuangan untuk memangkas dana alokasi khusus yang tidak pernah terserap 100%.
“Kan fokus pada belanja yang tidak terserap. Kami yakin kok sekian persen dari belanja kementerian/lembaga tidak terserap. Tahun lalu kan 12%. Tahun ini katakan lebih rendah, tapi 3%-4% tidak terserap itu susah,” ujarnya.
Bambang menambahkan beberapa pos yang dipastikan tidak akan dipotong seperti bantuan sosial yang ditujukan untuk memperbaiki pemerataan pendapatan, infrastruktur perdesaan, dan infrastruktur dasar kota. Prioritas terkait pemerataan pendapatan juga terkait dengan pembangunan industri pariwisata.
