Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Politisi PAN Yakin Revisi APBN-P 2016 Tak akan Dibahas

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hafiz Thohir menduga revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 tidak akan dibahas di DPR.
Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Ade Komarudin (tengah), disaksikan Wakil Ketua Fadli Zon (kiri), Taufik Kurniawan (kedua kiri) dan Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Dalam rapat itu DPR menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang. /ANTARA
Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Ade Komarudin (tengah), disaksikan Wakil Ketua Fadli Zon (kiri), Taufik Kurniawan (kedua kiri) dan Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Dalam rapat itu DPR menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang. /ANTARA

Kabar24.com,JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hafiz Thohir menduga revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 tidak akan dibahas di DPR.

Pasalnya, ujar Hafiz, seusai masa reses berakhir, DPR segera membahas Rancangan APBN 2017.

“Saya kira tidak mungkin lagi dibahas karena kami setelah reses ini akan bahas APBN 2017 [ditargetkan] selesai Oktober,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (5/8/2016).

Sehubungan dengan adanya perombakan APBNP 2016, wakil ketua komisi XI itu mengaku sepakat dengan kebijakan tersebut. Menurutnya keputusan tersebut cukup tepat mengingat kondisi fiskal Indonesia yang tengah bermasalah.

Lebih lanjut, dengan munculnya perombakan tersebut, dirinya menduga pemerintah sudah mengetahui bahwa penerimaan pajak diprediksi tidak akan tercapai.

“Kan dilihat pertumbuhan ekonomi menurun, industri melemah, bisnis menurun, daya beli rakyat drastis turun, jadi mau darimana lagi pajak masuk? Kalau tax amnesty itu hanya tambahan di luar pajak regular, jadi tidak mengobati APBN karena dia berjangka panjang terhadap pembangunan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper