Bisnis.com, BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan moratorium pendirian pabrik semen di wilayahnya, lantaran menimbulkan persoalan dengan warga yang tak kunjung selesai.
Pihaknya menegaskan pemerintah pusat tidak perlu ragu dalam mengambil kebijakan terkait industri semen.
“Saya usulkan moratorium saja. Masukkan investasi industri semen sebagai negatif list, selesai. Jangan setengah-setengah. Nanti saya dukung. Jadi, izin semua semen di sini kami tutup. Enak kan?” papar Ganjar saat diminta Bisnis menanggapi pertemuan masyarakat Kendeng dengan Presiden, Rabu (3/8/2016).
Ganjar berpendapat, segala persoalan yang masih berproses di pengadilan harus menunggu sampai keluar putusan. Apabila putusan pengadilan telah inkrah dimenangkan penggugat, katanya, segala pembangunan pabrik semen harus dibatalkan atau dihentikan.
“Tidak peduli itu pembangunan sampai 95% atau belum, kalau mengacu negara hukum, ya harus patuh,” paparnya.
Pihaknya juga menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, tentang tawaran untuk dilakukannya kajian lingkungan strategis terkait kelayakan eksploitasi kawasan tersebut.
“Kajian lingkungan strategis di Jateng itu sudah ada. Tapi oke kalau mau dikaji. Mana yang dimaksudkan harus jelas, kalau mereka bisa menerima kan lebih bagus,” paparnya.
Jika pemerintah ragu memberikan ketegasan soal investasi semen, imbuh Ganjar, akan menimbulkan ketidakpastian kepada pengusaha. Pasalnya, dana yang dikucurkan untuk pembangunan semen sangat besar.
“Kami yang sudah melayani dengan baik, kami sudah ikuti proses. Namun dengan adanya kejadian ini, kami jadi enggak enak kepada mereka, kasihan mereka,” tuturnya.
Imbas persoalan semen versus warga, kata Ganjar, pihaknya tegas menolak 11 investor yang berkeinginan mendirikan pabrik semen di wilayah berpenduduk 35 juta jiwa itu.
Padahal, dari sisi potensi wilayah, katanya, Jateng merupakan salah satu provinsi yang sangat menarik untuk pendirian industri semen.
Seperti diberitakan, sekitar 17 orang perwakilan masyarakat Kendeng menyampaikan keluhannya terkait dengan polemik pendirian pabrik semen di kawasan Gunung Kapur, Pati, Jateng dan ditemui oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (2/8/2016).
Usai pertemuan itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki yang turut hadir mendampingi Presiden menjelaskan hasil pertemuan.
Menurutnya, diskusi antara Presiden Joko Widodo dengan perwakilan masyarakat Kendeng berjalan dengan sangat baik.
"Tadi saya kira pembicaraan cukup baik, bicara dalam bahasa Jawa yang santun. Intinya saya kira tadi Bapak Presiden sudah mendengar keluhan dari masyarakat Kendeng tentang pembangunan pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di wilayah Kendeng," katanya.
Terhadap keluhan tersebut, Presiden Joko Widodo menawarkan solusi untuk dilakukannya kajian lingkungan strategis terkait kelayakan eksploitasi kawasan tersebut.
Sebelumnya, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) tak kenal lelah menentang pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jateng.
Mereka menggelar aksi penolakan pembangunan pabrik semen itu dengan mendirikan tenda perjuangan di depan Kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan, Kota Semarang, pada Selasa (2/8/2016).
Selain mendirikan tenda, para demonstran yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis peduli Pegunungan Kendeng itu juga membawa pamflet dan spanduk yang salah satunya bertuliskan, “Ganjar Firaun”.
Koordinator aksi dari Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM), Umi Hanik, mengaku aksi itu salah satunya digelar untuk meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo segera mencabut izin analisis dampak lingkungan (Amdal) pembangunan pabrik semen di Pati tersebut.
