Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat meminta dukungan komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemkot Semarang guna memberikan kepastian pengerjaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
Wahyu Utomo, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan belum adanya kkordinasi dan tindak lanjut dari kedua belah pihak terhadap proyek dengan nilai investasi Rp1,17 triliun ini.
“ Kami [KPPIP] mau dorong lagi supaya tetap menggunakan Public Private Partbership (PPP), kami akan mencoba bertemu dengan pemda dalam waktu dekat ini. Selain itu dari PU ini juga harus mendukung. Kalau mereka [PU dan Pemda] sudah mendukung baru bisa kami rencanakan kapan,” katanya akhir pekan ini
Wahyu menilai komitmen pemda diperlukan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama. Selain itu, ujarnya kemendagri juga dinantikan untuk segera mengeluarkan peraturan yang mendukung skema Availibility Payment.
Menurut Wahyu skema KPBU dengan menggunakan Availibilty Payment atau pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan dari APBD kota semarang bagi proyek ini telah sesuai dengan arahan baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koordinator Perekonomian. Terutama mengingat telah siapnya dokumen pra studi kelayakan Juni 2012 silam dan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdalpada 2014.
“Sebenarnya dokumen sudah siap semua, proyek ini juga sudah siap untuk mentas jadi kami tetap akan dorong dengan KPBU,” tekannya
Lebih lanjut Wahyu menuturkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga sempat menilai SPAM Semarang Barat tidak perlu menggunakan skema KPBU lantaran utang PDAM telah diputihkan. Kala itu, Wakil Presiden ungkapnya juga mempertanyakan inisiatif PDAM dalam membangun proyek tersebut.
" Pak Wapres dalam rapat juga bilang kenapa SPAM Semarang Barat lama sekali, kalau saya setujui kapan bisa dibangun," tuturnya.
Namun, pembatalan proyek SPAM Semarang Barat sebagai proyek KPBU yang direncanakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla juga belum dilakukan finalisasi keputusan.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik proyek KPBU sehingga pengelolaan SPAM menjadi lebih profesional. Mengingat selama ini banyak PDAM yang mengelola air dengan tidak profesional sehingga pada akhirnya PDAM meminta pemutihan utang kepada pemerintah setiap satu dekade
“Jadi percaya juga kami pada pengelolaannya kalau ada swasta masuk, karena akan dijagai oleh mereka,” kata Darmin.
