Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI menyetujui hasil pembahasan asumsi makroekonomi untuk anggaran 2017 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2%-5,6%.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan target pertumbuhan dan inflasi ke depan untuk menangkap agar nota keuangan di masa datang lebih realistis dan kredibel. Situasi yang makan datang akan dilengkapi dengan harapan repatriasi akan membuat likuiditas lebih longgar, suku bunga bisa turun, dan investasi masuk.
“Realistis dan kredibel jadi pegangan kita. Inflasi bukan hanya moneter, tapi misalnya truk tidak bisa bawa tomat karena jembatannya rusak. Ini buat inflasi di tingkat pasar tertangkap dalam inflasi nasional. Bangun infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah,” jelasnya, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksikan sebesar Rp13.300-Rp13.600/US$1 dan inflasi 3%-5%.
Rahma Iryanti, Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, menuturkan target pembangunan pada tahun depan gini ratio akan ditekan menjadi 0,38%, target pengangguran terbuka 5,1%-5,4%, dan tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10,5%.
Pemerintah menggunakan data badan Pusat Statistik untuk memperoleh data terkini mengenai penduduk miskin, tenaga kerja, dan sebagainya sehingga program-program subsidi dan bantuan sosial menjadi tepat sasaran.
“Verifikasi dan validasi data sehingga menghasilkan data untuk kami sepakati untuk program pembangunan khususnya subsidi dan bantuan sosial,” ucapnya
