Bisnis.com, JAKARTA – Sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kamis (7/4/2016) menetapkan bahwa asumsi makro dalam RAPBN-P yang rencananya mulai diajukan pada 17 Mei mengalami penyesuaian cukup signifikan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjabarkan bahwa tingkat inflasi diusulkan turun menjadi 4% dari sebelumnya 4,7%.
Adapun, pergerakan rupiah yang positif pada awal tahun ini menurunkan asumsi rupiah menjadi berada di kisaran US$13.400.
Sementara itu, harga minyak yang tergelincir cukup dalam membuat harga minyak ditetapkan menjadi sekitar US$35 per barrel dengan adanya sejumlah adjustment pada produksi migas.
Dengan asumsi baru, Bambang menyatakan penerimaan pajak penghasilan (pph) migas diperkirakan turun hingga Rp17 triliun, PNBP migas turun hingga Rp50,6 triliun dan PNBP nonmigas, khususnya hasil tambang turun hampir Rp25 triliun.
Dengan kondisi itu, dia menenkankan bahwa pihaknya akan menjaga penerimaan di pajak nonmigas.
“Salah satunya yang paling penting adalah penerapan tax amnesty,” katanya, usai Rapat Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/4/2016).
Cara lainnya, pemerintah akan memangkas belanja Kementerian/Lembaga dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun.
Rinciannya, penghematan belanja K/L mencapai Rp50,6 triliun sedangkan tambahan belanja mencapai Rp5,2 triliun.
Di sisi lain, tambahan belanja Non K/L mencapai Rp9,6 triliun.
Penghematan belanja paling besar diharapkan dari hasil lelang, terutama untuk proyek infrastruktur serta hasil optimalisasi yang mencapai Rp29,2 triliun, sedangkan Rp21,5 triliun dihemat dari belanja operasional K/L.
Di sisi lain, tambahan belanja hanya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Asian Games, orbit satelit oleh Kementerian Pertahanan, rehabilitasi lapas dan penanggulangan serta pencegahan terorisme.
Selain itu, ada penghematan lain dari subsidi BBM yang ditaksir mencapai Rp23,8 triliun. Namun karena adanya tambahan subsidi listrik akibat penyesuaian harga untuk kelas 900 VA, maka besaran subsidi masih ditunda hingga Juli.
Dengan seluruh profil baru, akan terjadi pelebaran defisit dari 2,15% menjadi kira-kira 2,5% dengan tambahan kebutuhan utang baru menjadi Rp40 triliun.
Dari kebutuhan utang itu, Bambang menjelaskan bahwa Rp19 triliun akan berasal dari kelebihan kas tahun lalu. Dengan kata lain, utang baru untuk menutupi defisit mencapai Rp21 triliun.
