Bisnis.com, SEMARANG—Otoritas Jasa Keuangan mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di Jawa Tengah. Upaya OJK itu diwujudkan melalui pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jateng yang dihadiri anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (15/7).
Kusumaningtuti menyatakan pendirian TPAKD diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi provinsi setempat. Pasalnya, hadirnya tim tersebut berdasarkan kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. Pihaknya ingin TPAKD sebagai forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Dia melihat sektor UMKM yang potensial di wilayah berpenduduk 35 juta jiwa itu dapat dijadikan sasaran penyediaan ataupun ditingkatkan akses keuangannya dan bisa menjadi target TPAKD. “Misalnya petani bawang di Brebes, petani padi organik di Boyolali, pedagang batik di Pasar Klewer, dan pedagang di Pasar Legi Solo,” terangnya, Jumat. Secara umum, kata dia, berdasarkan survei nasional yang diselenggarakan OJK 2013, tingkat inklusi keuangan hanya mencapai 59,7%, yang berarti baru sekitar 6 dari 10 penduduk yang telah memiliki akses keuangan. Itu pun didominasi oleh sektor perbankan dalam bentuk tabungan dan deposito. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura misalnya, tingkat inklusi keuangannya mencapai 96%, Malaysia 81%, Thailand 78% dan Australia 99%1.
“Khususnya untuk Jateng, tingkat Literasi Keuangan berada pada level 19,25% dengan tingkat utilisasi keuangan sebesar 41%. Masalahnya, akses ke sektor jasa keuangan formal yang masih belum optimal,” paparnya. Dari survei yang telah dilakukan OJK, tingkat literasi keuangan UMKM hanya mencapai 15,7%, lebih rendah dari kondisi rata-rata nasional. Demikian pula, halnya tingkat inklusi keuangan UMKM sebesar 53,3%, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Dari sisi penyaluran pembiayaan/kredit pun masih relatif rendah. Secara nasional per April 2016, porsi kredit UMKM hanya sebesar 18,12% dari total penyaluran kredit, atau hanya senilai Rp745 triliun. Khusus untuk Jateng, penyaluran kredit UMKM per April 2016 hanya tercatat senilai Rp81,5 triliun, lebih rendah dari penyaluran kredit UMKM di Jabar Rp92,8 triliun dan Jawa Timur Rp99,2 triliun. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengharapkan TPAKD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan dapat dirasakan kiprahnya bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatkan kapasitas usaha UMKM di wilayahnya. Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM.
“Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi usaha kecil itu,” kata Ganjar. Panca Hadi Suryatno, Kepala Kantor OJK Regional 3 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan berdasarkan hasil studi empiris, terkait hubungan antara peningkatan akses keuangan dengan kesejahteraan masyarakat, diketahui bahwa akses keuangan memiliki dampak signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan. Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pro-poor.
Akses ke layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, fasilitas pembiayaan dan transkasi keuangan lainnya akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. “Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif,” katanya.
