Bisnis.com, SEMARANG - Setelah berniat meliberalisasi impor daging potongan sekunder dan jeroan sapi, pemerintah berencana mencabut larangan impor sapi siap potong.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan langkah itu dilakukan setelah berbagai cara yang dilakukan pemerintah gagal menurunkan harga daging sapi di dalam negeri.
"Impor sapi bakalan yang tadinya diharapkan memberikan nilai tambah di dalam negeri melalui usaha penggemukan, justru membuat harga daging di dalam negeri tinggi," ujarnya sebelum Rakor Pangan dengan Pemprov Jateng, Kamis (14/7/2016).
Amran berharap pembukaan kran impor sapi siap potong akan menurunkan harga sapi menjadi Rp20.000 per kg berat hidup dari Rp40.000 per kg berat hidup saat ini. Pada gilirannya, harga daging yang kini di atas Rp100.000 per kg di tingkat eceran akan dapat ditekan.
Soal tak ada lagi nilai tambah di dalam negeri, Amran tak memusingkannya. "Sekarang mau bela siapa? Feedloter atau rakyat?" ungkapnya.
Pemerintah sebetulnya sempat membuka impor sapi siap potong pada Juli 2015 melalui Permentan No 42/Permentan/PP.040/7/2015. Beleid itu mengubah Permentan No 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke wilayah RI.
Namun baru berumur sebulan, DPR kala itu meminta pemerintah mengganti Permentan 42 dengan alasan regulasi anyar itu bertentangan dengan UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU tersebut hanya mengizinkan impor sapi bakalan dan sebaliknya melarang impor sapi siap potong.
Pemerintah akhirnya mencabut Permentan 42/2015 dan kembali menerapkan Permentan 108/2014.
Alhasil, penugasan yang telanjur diberikan kepada Bulog untuk mengimpor 50.000 ekor sapi siap potong, dibatalkan. Padahal, BUMN pangan itu sempat merealisasikan impor 7.200 ekor.
