Bisnis.com, JAKARTA - Sistem pembayaran belanja pemerintah menghambat majunya industri kecil untuk masuk sebagai penyedia di sistem katalog elektronik.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menilai perlunya perubahan sistem pembayaran belanja pemerintah yang selama ini membayar di belakang atau konvensional, sementara barang dan jasa sudah diterima lebih dulu.
Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa mengatakan pada era sistem niaga elektronik saat ini diperlukan perubahan sistem pembayaran sehingga tidak menambah beban biaya.
Di sisi lain, industri kecil dipastikan tidak bisa bertahan jika melayani belanja pemerintah yang kerap menggunakan sistem pembayaran satu bulan setelah barang diperoleh.
"Eranya mau mendorong industri kecil yang UMKM, kalau sistem pembayarannya masih seperti itu, mereka enggak akan bisa hidup. Akhirnya yang masuk yang besar lagi, [perusahaan] yang modalnya kuat," katanya, di Jakarta, Senin (27/6/2016).
Dalam laporan Bank Indonesia, ,Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menyerap 67% tenaga kerja di seluruh dunia, sementara di Indonesia industri itu berhasil menyerap 97% tenaga kerja sekaligus berkontribusi 63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, dari 57,9 juta UMKM, baru sekitar 20% yang modal utama UMKM berasal dari perbankan.
Lebih lanjut, Sara menuturkan LKPP telah mengajukan pembahasan mengenai sistem pembayaran belanja pemerintah kendati harus tetap Seara dengan aturan keuangan negara. Menurutnya, pemerintah bisa melakukan praktik sistem membayar dulu untuk mendapatkan barang dengan kualifikasi tertentu, bisa secara volume atau jenis barang.
"Sekarang sedang dicarikan jalan tengahnya bagaimana agar tidak melanggar pagarnya keuangan negara yang kita pahami bahwa pasti masalahnya pemerintah harus mendapatkan yang sesuai," ucapnya.
Menurutnya, praktik di negara lain lebih cair yang mana belanja pemerintah dapat dilakukan melalui kartu kredit seperti layaknya orang berbelanja. Bank sentral juga perlu dilibatkan untuk pengembangan sistem pembayaran belanja pemerintah ala e-commerce.
