Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memacu budi daya rumput laut di sekitar pesisir Pantai Utara sebagai salah satu komoditas unggulan.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar Jafar Ismail mengatakan potensi budi daya rumput laut di Jabar sangat besar mencapai 50.000 hektare (ha) terutama di kawasan Pantai Utara.
Saat ini lahan eksisting budi daya rumput laut masih mencapai 70% sehingga potensi masih bisa dikembangkan.
"Pengembangan akan dimulai dari penyediaan kebun bibit, sampai dengan budi daya dan penjemurannya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (24/6/2016).
Dia menjelaskan, dalam 1 ha lahan budi daya petani bisa memanen rumput laut sekitar 2 ton per sekali panen. Hal ini sangat menguntungkan mengingat pasar rumput laut banyak diminati ekspor.
Namun, kendala harga yang anjlok membuat petani enggan kembali melakukan budi daya rumput laut sehingga mereka menggunakan kolam untuk budi daya bandeng dan udang windu.
"Permasalahannya rumput laut kering harganya murah hanya Rp4.000/kg, kalau dulu Rp7.000/kg petani sangat semangat untuk memproduksi," katanya.
Penyebab petani enggan menanam budi daya rumput laut akibat kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melarang ekspor rumput laut sebagai bahan mentah. Jadi, KKP memerintahkan agar ekspor rumput laut harus terlebih dulu diolah agar memiliki nilai tambah.
"Dulu bisa dilakukan ekspor dengan masih bahan bahan dasar, tapi ada peraturan KKP harus ada nilai tambah perlu diolah dulu," ujarnya.
Persoalan lain ditambah dengan eksportir rumput laut yang menerima olahan saat ini baru satu perusahaan. Kondisi ini menyebabkan harga rumput laut anjlok.
"Hambatan baru satu perusahaan yang mengolah itu. Dengan monopoli mereka bisa seenaknya menurunkan harga," katanya.
Untuk menggairahkan kembali pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KKP agar perusahaan pengolah rumput laut ditambah sehingga budi daya rumput laut bisa kembali bergairah.
"Ini harus dibenahi agar beberapa pengolah diperbanyak, rumput laut sangat menguntungkan bagi petani," ujarnya.
Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Diskanlut Jabar Herrie Gurnadi menambahkan untuk teknologi kolam budi daya yang digunakan di sekitar pantai agar tidak tercampur dengan limbah industri maupun lainnya pihaknya sudah memberikan pembinaan pemakaian tandon untuk penyaringan air dari luar.
Di samping itu, penanaman tanaman bakau di sekitar pantai untuk menahan abrasi agar kolam tidak masuk air dari laut.
"Suplai air untuk tambak tidak langsung dari laut, tapi diolah dulu oleh tandon baru dipakai masuk ke tambak," paparnya.
Di samping itu, ujarnya, adanya rencana pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang ikut mengurangi luasan lahan budi daya hingga 600 ha.
Menurutnya, hal tersebut bisa dihindari karena proyek tersebut merupakan program nasional yang tidak bisa dihindari.
"Paling kami mengurangi dampaknya dengan memetakan kembali agar kondisi lahan budi daya tidak tercemar," ujarnya.
