Bisnis.com, BALIKPAPAN - PT Pelindo IV (Persero) berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membantu pembukaan direct call dalam hal negosiasi insentif pajak ekspor dan penyediaan layanan sertifikat komoditas ekspor di provinsi tersebut.
Dua hal itu merupakan beberapa kendala teknis yang masih harus dipenuhi sebelum direct call atau pelayaran internasional langsung dibuka. Hingga saat ini, realisasi pengapalan perdana masih tertunda karena belum siapnya pengusaha daerah untuk melakukan ekspor.
Sehingga, insentif pajak ekspor untuk komoditas tertentu dapat dijadikan penarik minat para pengusaha. Eksportir di Sulawesi Selatan telah menikmati insentif itu setelah direct call berhasil direalisasikan setahun kemarin.
"Namanya juga baru pertama kali, harus dipancing supaya semangat. Kami harap tim ekonomi gubernur bisa menyusun langkah-langkah yang harus ditempuh. Apakah bisa pajak ekspor diberi insentif? Di Makassar pengiriman komoditas ekspor rumput laut memperoleh insentif," jelas Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung, Selasa (21/6/2016).
Selain itu, Doso juga berhadap pemerintah provinsi dapat membantu penyediaan fasilitas sertifikasi komoditas. Sebab, semua komoditas yang diekspor harus memperoleh sertifikat standar baku mutu yang telah ditentukan. Selama ini, kata Doso, sertifikasi dilakukan di Surabaya.
"Kalau di Surabaya nanti bolak-balik harus dikirim ke sana. Kenapa tidak dilakukan di Balikpapan saja?" sambung Doso.
Mulanya, pembukaan direct call direncanakan akan direalisasikan pada Mei. Namun, karena beberapa persoalan teknis yang masih harus disempurnakan, rencana tersebut akhirnya harus diundur.
Perseroan menargetkan direct call dapat mulai dibuka setelah Ramadhan usai.
