Bisnis.com, SURABAYA - Kalangan pengusaha industri baja lapis seng aluminium yang tergabung dalam Indonesia Zinc Aluminium Steel Industry (IZASI) berencana mengajukan perpanjangan dan penambahan safeguard terhadap produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan serbuan produk impor.
Wakil Ketua IZASI, Henry Setiawan mengatakan safeguard tersebut barier tersebut akan dilakukan pada Juli 2016 mengingat barier perlindungan produk baja lapis lokal sudah akan berakhir dengan masa waktu berjalan 3 tahun. "Safeguard untuk produk baja lapis ini akan berakhir tahun depan, jadi harus diajukan lagi tahun ini," katanya Kamis (16/6/2016).
Adapun safeguard berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk canai lantaian dari besi yang sebelumnya hanya terdapat satu nomor HS (harmonized system) yakni 7210.61.11.00 atau untuk tebal di bawah 0,7 mm, lebar di atas 600 mm.
Pada perpanjangan safeguard ke depan, para pengusaha itu akan menambah perlindungan untuk tiga HS yakni HS yang merupakan produk dengan aspek ketebalan yakni kurang dari 400 mm, HS untuk 400-599 mm, dan dari aspek ketebalan di atas 1,2 mm.
"Pada safeguard yang dulu memang hanya satu HS sehingga masih saja ada rembesan produk asing yang masuk sehingga daya saing produk lokal di sini kalah," jelasnya.
Akibat serbuan produk impor, baja lapis di Indonesia pun over suplai. Diketahui pasar baja lapis di Indonesia saat ini mencapai 900.000 ton/tahun. Sementara produk dalam negeri hanya mampu meraih pasar sekitar 40% sedangkan 60% dikuasi asing.
"Dari total kapasitas produksi baja lapis di Indonesia dari tiga produsen yakni 600.000 ton/tahun, ternyata utilitasnya hanya 60%-70%. Mustinya industri dalam negeri ini dimaksimalkan, ketimbang memasukan produk asing," imbuh Direktur PT Kepuh Kencana Arum itu.
Hendry menambahkan, selain mengajukan perpanjangan safeguard, pengusaha baja lapis juga akan meminta pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi yang saat ini mencapai US$US$8 per MMbtu. Diharapkan harga gas industri bisa turun menjadi ideal yakni US$6 per MMbtu. "Komponen gas industri ini mencapai 2% , listrik 1,5%, dan transportasi 2% dari biaya produksi sehingga cukup memberatkan," imbuhnya.
Dia menambahkan, pengusaha ingin agar pemerintah juga melakukan deregulasi di sektor logistik dan transportasi lantaran biaya logistik saat ini masih tergolong tinggi. "Saya kirim barang ke Vietnam lebih murah cuma Rp200/kg, dibandingkan di dalam negeri saya kirim barang mencapai Rp600/kg," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
