Bisnis.com, JAKARTA - Data Kementerian PUPR mencatat Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4,325 km dan hingga akhir tahun lalu sepanjang 3.625 km jalan berstatus tersambung menyisakan 700 km jalan belum tersambung atau sekitar 16%.
Tahun ini pemerintah bertekad membangun 382 km jalan Trans Papua dari total 700 km yang belum tersambung.
Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Danis Sumadilaga memerinci berdasarkan total sebelas segmen jalan Trans Papua, sembilan segmen di antaranya belum tersambung.
Kesembilan segmen tersebut yakni Sorong—Kambuaya—Manokwari (Maruni) sepanjang 30 km belum tembus, Manokwari—Windesi—Nabire (batas kota) sepanjang 127 km belum tembus, Enarotali---Ilaga—Mulia—Wamena(Usilimo) sepanjang 168,70 km belum tembus, Wamena—Elelim—Jayapura sepanjang 88 km, Wamena—Habema—Kenyam—Mumugu sepanjang 14 km, Kenyam—Dekai 170 km, Dekai—Oksibil 20 km, Oksibil—Waropko 64 km, Wagete—Timika 18,50 km.
Dua segmen sisanya yakni Nabire—Wagete—Enarotali sepanjang 274.2 km dan Waropko—Tanah Merah—Merauke sepanjang 533 km yang telah tersambung dan teraspal sepenuhnya.
“Tahun ini target tersebut mencakup segmen VI ruas Wamena—Habema—Kenyam—Mumugu yang masih menyisakan 14 km lahan hutan dapat tuntas sepenuhnya ditambah dengan sebagian segmen lainnya. Kalau keseluruhan segmen lainnya diproyeksikan bisa tuntas pada 2017--2018 mendatang,” katanya kepada Bisnis Kamis (9/6/2016).
Danis melanjutkan pemerintah tahun ini akan menggelontorkan dana sebesar Rp3,8 triliun mencakup biaya pembangunan jalan, preservasi serta pembangunan jembatan yang mendukung Trans Papua.
Menurutnya dalam membuka keterisolasian Papua, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa tantangan yakni hak ulayat ataupun ganti rugi lahan yang masih memerlukan sosialisasi mengenai batas-batas kepemilikan tanah dan wilayah adat. Geografi dan topografi di beberapa kawasan yang cukup sulit dan iklim.
Tak hanya itu pihaknya juga memperkirakan ada beberapa segmen jalan bagian Trans Papua yang memerlukan koordinasi eksternal.
“Segmen VI Dekai –Oksibil juga belum ada dokumen FS, Amdal, dan DED yang pastinya akan kami segera lakukan ,” imbuhnya.
Selain pembangunan jalan baru Trans Papua, pemeliharaan dan rehabilitasi juga terus dikejar secara paralel demi mencapai target kemantapan jalan nasional sebesar 98% pada akhir tahun 2019. Pasalnya dari 3.625 ruas yang telah tersambung baru sebesar 2.170 km jalan yang teraspal, sisanya sebesar 1.454 masih berupa tanah/agregat.
Berdasarkan data kementerian PUPR pada tahun lalu Provinsi Papua dengan panjang 2.636,7 km mencapai kondisi akhir kemantapan jalan sebesar 82,4% sedangkan Provinsi Papua Barat mencapai panjang 1.326,4 km dengan kemantapan sebesar 73,2%.
Tahun ini pemerintah menargetkan wilayah Provinsi Papua mencapai 90% target kemantapan jalan sedangkan Papua Barat sebesar 76,37%.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaini menuturkan, sisa ruas Merauke—Wamena sepanjang 70 km sudah memasuki proses lelang dan termasuk proyek yang akan dikebut pengerjaan fisiknya pada awal 2016.
Namun dia memperkirakan penurunan serta efisiensi anggaran yang baru dilakukan pemerintah akan berdampak pada berkurangnya target penyelesaian jalan baru.
“Dengan pemotongan anggaran itu juga kami akan memprioritaskan pada perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan yang telah terbangun, sementara pembangunan beberapa jalan baru akan kami tunda atau kurangi. Karena yang telah terbangun ini kan harus terus dijaga supaya aktivitas masyarakat tak terganggu,” ucap Hediyanto
Hediyanto memperkirakan jalan baru yang terbangun tahun ini hanya akan terealisasikan setengah dari target awal.
Hediyanto merinci tahun lalu Ditjen Bina Marga memperoleh anggaran sebesar Rp58 triliun sementara pada tahun ini hanya mencapai Rp46 triliun. Tak hanya itu, nilai anggaran tahun ini masih dipangkas lagi sebesar Rp5 triliun. Dengan demikian total nilai anggaran jalan nasional tahun ini hanya mencapai sekitar Rp41 triliun.
