Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sofyan Djalil Aktifkan Lagi Kursi Deputi Bidang Sarana dan Prasana

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengaktifkan kembali Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana yang sebelumnya dihapuskan oleh masa kepimpinan Andrinof Chaniago.
Veronika Yasinta
Veronika Yasinta - Bisnis.com 03 Juni 2016  |  12:17 WIB
Sofyan Djalil - JIBI/Akhirul Anwar
Sofyan Djalil - JIBI/Akhirul Anwar

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengaktifkan kembali Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana yang sebelumnya dihapuskan oleh masa kepimpinan Andrinof Chaniago.

Menteri  PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pengadaan kembali pemangku jabatan itu karena infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur ke dalam prioritas kebijakan dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp5.000 triliun.

“Karena infrastruktur menjadi fokus kita selama 5 tahun-10 tahun ke depan oleh sebab itu deputi sarana dan prasarana itu diperlukan,” ucapnya, setelah Acara Pelantikan Pejabat Eselon I dan Eselon II Bappenas, di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Pengaktifan kembali posisi itu juga mengirim pesan ke pasar bahwa pemerintah serius untuk membangun proyek infrastruktur. Namun, pemerintah hanya sanggup membiayai 40% dari kebutuhan anggaran.

Sisanya, pemerintah mengandalkan keterlibatan swasta dan kontribusi dari BUMN dan pemerintah daerah melalui APBD. “Jadi adanya jabatan ini untuk mengirim pesan ke pasar pemerintah serius tentang masalah infrastruktur,” katanya.

Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan program pemerintah Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Namun, dulu dihapuskan dengan alasan efisiensi.

 "Pemangkasan satu kedeputian ini dilakukan untuk perampingan dan efisiensi di Kementerian PPN," kata Andrinof ketika menjabat sebagai Menteri PPN.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sofyan Djalil
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top