Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Dewan Perwakilan Rakyat ternyata masih galau dengan merger Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu portofolio Kabinet Kerja tidak dibarengi dengan alokasi anggaran yang pas.
“DPR galau karena KLHK digabung. Kalau kementerian digabung kan anggarannya meningkat, ini malah makin sedikit. Kan lucu,” katanya di Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Keponakan Prabowo Subianto ini mencontohkan pada saat Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup terpisah, total anggaran keduanya Rp14 triliun. Setelah digabung pagu anggaran KLHK maksimal hanya Rp9 triliun.
Pascamerger, KLHK memiliki sembilan direktorat jenderal. Di sisi lain, dengan mewarisi kewenangan dua kementerian, KLHK harus bermitra dengan Komisi IV untuk masalah kehutanan dan Komisi VII untuk bidang lingkungan hidup.
Kementerian Keuangan akhirnya hanya memberikan ‘jatah’ Rp6,12 triliun untuk KLHK. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR-KLHK pada 18 April 2016 terungkap bahwa serapan anggaran kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu hingga 8 April 2016 baru mencapai 11,67%.
Ketika itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan serapan anggaran KLHK hingga 8 April baru Rp713 miliar. “Kami meminta KLHK agar lebih meningkatkan serapan pada APBN 2016,” katanya.
Parlemen juga meminta KLHK untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan kasus hukum di bidang kehutanan dan lingkungan a.l. perambahan kawasan hutan, pembakaran lahan, dan pembalakan liar.
Edhy mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
