Bisnis.com, JAKARTA - Akuntan Indonesia harus percaya diri menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, akuntan menjadi salah satu dari delapan profesi yang terdampak MEA selain insinyur, tenaga pariwisata, dokter gigi, arsitek, praktisi medis, tenaga survei, dan perawat. Hal ini membawa konsekuensi bagi akuntan Indonesia yang harus bersaing dengan akuntan-akuntan dari negara lain.
Dia mengimbau kepada akuntan Indonesia agar tidak takut pada persaingan semacam ini.
"Mereka akan takut dengan akuntan kita karena jumlah kita sudah banyak. Jangan berfikir sebaliknya," katanya dalam Seminar Nasional Akuntansi: Pilar Kompetensi Akuntan dalam Arsitektur Profesi Akuntansi Indonesia di Jakarta, Senin (23/5/2016).
Dalam rangka menghadapi MEA, akuntan Indonesia harus membekali diri dengan standar kompetensi global. Dia menuturkan standar profesi akuntan Indonesia sebenarnya sudah maju.
Standar profesi akuntan di Indonesia mensyaratkan pendidikan di perguruan tinggi, mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, dan memiliki pengalaman. Standar profesi ini setara dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Selain berkiprah di kancah global sebagai konsekuensi MEA, akuntan Indonesia akan semakin berperan di level nasional setelah ada program dana desa. Mardiasmo meminta akuntan publik membantu pemerintah dalam mengaudit dana desa.
"Dulu mungkin tidak ada yang evaluasi dana desa, skarang sudah ada," jelasnya.
Integritas
Peran akuntan publik diperlukan lantaran jumlah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan data 2014 hanya 3.500 yang terbagi atas 875 tim tidak akan cukup untuk mengaudit dana desa di seluruh Indonesia.
Dosen Universitas Gadjah Mada tersebut juga mengimbau akuntan publik untuk memiliki integritas yang tinggi. Hasil audit WTP harus benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
"Jangan sampai WTP tapi wajar tanpa pemeriksaan," tegasnya.
Istilah WTP merujuk pada wajar tanpa pengecualian. Hasil audit tersebut mengindikasikan laporan keuangan bersifat wajar tanpa ada pengecualian sama sekali.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, jumlah akuntan di Indonesia sebanyak 57.000 akuntan.
Jumlah ini memiliki andil yang besar untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran publik. Dengan begitu, penyelenggaraan negara bisa stabil, kuat, dan maju.
"Untuk profesi akuntan harus didorong untuk integritas moral," jelasnya.
