Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Cianjur akan menetapkan moratorium perizinan pembangunan industri dan pasar modern di wilayah tersebut.
Bupati Cianjur Irvan Rivano mengatakan ancaman alih fungsi lahan terutama pertanian di wilayahnya sangat tinggi karena itu perizinan industri dan pasar modern harus ditunda.
Sementara itu, sektor pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi PDRD Cianjur sebesar 38%. “Kami segera moratorium izin industri, kalau untuk hotel dan villa tidak,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/5/2016).
Sebelum moratorium diberlakukan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu kebutuhan lapangan pekerjaan industri agar tidak mengganggu produksi pertanian di sana. Perizinan industri yang akan ditangguhkan mulai dari pendirian pabrik hingga pertambangan. “Jadi tidak boleh mengganggu pertanian,” ujarnya.
Moratorium ini juga sejalan dengan revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang akan diajukan ulang ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya dalam RTRW revisi ada perubahan zonasi kawasan industri Cianjur agar tidak acak berdiri di satu wilayah. “Kemarin itu zonasinya Ciranjang, Sukaluyu, sekarang dialihkan ke Mande,” paparnya.
Pemprov Jabar, menurutnya, menolak revisi RTRW Cianjur yang sempat diajukan karena ada sejumlah tata ruang yang harusnya dilarang untuk industri malah dimasukkan Cianjur.
Dia menunjuk kawasan Ciranjang yang diminati swasta ternyata dilarang Pemprov Jabar karena ada lahan irigasi teknis. “Ada beberapa lahan yang tidak diperbolehkan alih fungsi jadi industri dan pasar modern,” katanya.
Karena itu, moratorium akan diberlakukan hingga Pemprov Jabar menyetujui usulan revisi RTRW Cianjur yang sudah diperbaiki pihaknya. Irvan memastikan sektor industri memang tengah merangkak sebagai sektor penyumbang PDRB baru meski saat ini jumlahnya belum tinggi. “Setelah sektor pertanian, PDRB Cianjur datang dari perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa,” cetusnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun mewanti-wanti agar Kabupaten Cianjur tetap menjaga sektor pertanian dari ancaman alih fungsi lahan. Menurutnya, Cianjur unik karena 39% PDRB-nya berasal dari pertanian sementara daerah lain malah di bawah 20%.
“Berarti kebanyakan masyarakat Cianjur itu pertanian jadi harus menjadi keunggulan komparatif, Sehingga keunggulan pertanian Cianjur didorong dan dibuat unik dan produksinya melimpah, termasuk harganya dibuat bersaing dan kualitasnya bagus," katanya.
Pemprov Jabar menurutnya tidak akan pernah menyetujui tata ruang Cianjur jika di dalamnya mengakomodasi alih fungsi lahan yang menggerus lahan pertanian. Pelanggaran tata ruang tidak akan diberi celah oleh pihaknya. “Tata ruang tidak boleh dilanggar, kami minta Cianjur fokus pada penataan [industri],” ujarnya.
Jika tata ruang sudah tidak ada masalah, selanjutnya dia meminta agar Cianjur mulai menata tata kelola perizinan dan non perizinan. Sektor ini harus juga menjadi prioritas karena akan turut mendorong roda perekonomian di kawasan tersebut. “Perizinan harus cepat, tepat dan akurat. Tidak boleh ada pungli,” tegasnya.
Kepala Bidang Tata Ruang dan Wilayah Dinas Perumahan Jabar Bobby Subroto berharap Pemkab Cianjur turut mendukung upaya Pemprov Jabar mengembalikan fungsi kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopuncur) seluas 4.000 hektare yang hilang karena berubah fungsi menjadi permukiman.
"Kawasan lindung di Bopuncur akan dikembalikan fungsinya hingga menjadi seluas 11.546 hektare dari 7.399 hektare yang ada saat ini. Untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung ini, 1.265 vila yang menyalahi tata ruang Bopunjur akan dibongkar," katanya.
Menurut Bobby, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kawasan permukiman di Bopuncur bertambah 10% sehingga menambah jumlah wilayah yang terkena banjir, terutama di Jakarta.
