Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada 2016 akan melakukan bedah rumah sebanyak 450 tempat tinggal warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Hardi Simamora mengatakan, adanya bedah rumah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat sehingga layak untuk dihuni.
“Pada 2016 ini Kementerian PUPR akan mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sejumlah 450 unit rumah yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (18/5/2016).
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kegiatan Sosialisasi BSPS Tahun 2016 di Balai Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, beberapa waktu lalu.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi V DPR RI Budi Yowono, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung, Kepala Desa Sukoharjo, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya Agusny Gunawan, fasilitator dan ratusan warga calon penerima bedah rumah.
Hardi menjelaskan, kegiatan penyaluran BSPS di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2010 lalu.
Dari data yang ada, setidaknya selama lima tahun terakhir mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 telah disalurkan bantuan sebanyak 2.599 unit rumah atau 3,24 persen dari total keseluruhan di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp28,425 milyar yang tersebar di beberapa desa.
“Untuk Provinsi Jawa Timur dari data yang kami miliki sejak 2010 sampai 2015 telah terbangun 80.014 unit dengan total anggaran sebesar Rp 605,68 Milyar,” terangnya.
Hardi menerangkan masalah perumahan kini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) yang perlu mendapat perhatian khusus mengingat masih banyak rumah tidak layak huni di daerah-daerah.
Untuk menangani hal tersebut, pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan saling bekerja sama untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di daerah tersebut sehingga menjadi rumah layak huni.
Hardi menuturkan dana bantuan BSPS akan diberikan dalam bentuk rekening tabungan yang nantinya hanya dapat digunakan untuk belanja bahan bangunan, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dirinya berharap kepada masyarakat untuk saling bergotong royong dalam pembangunan rumah ini. Dirinya juga berharap kepada seluruh pihak untuk mengawasi dana ini agar tepat langsung kepada masyarakat.
“Program BSPS ini hanyalah sebagai stimulan dan dalam penyalurannya warga tidak dipungut biaya apapun. Meskipun bantuannya dari pemerintah yang melaksanakan perbaikan rumah adalah masyarakat itu sendiri sehingga rumah yang dihasilkan disebut rumah swadaya dan mendorong semangat gotong royong warga untuk saling membantu satu sama lain,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Rumah Swadaya Hardi Simamora bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo didampingi Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya Agusny Gunawan juga mengunjungi beberapa rumah warga yang akan menerima bantuan BSPS.
Salah seorang warga bernama Haryanto menuturkan, dirinya dan warga lain ssangat berterimakasih atas perhatian pemerintah terkait program bedah rumah ini.
Pasalnya, selama ini rumah yang ditinggalinya bersama keluarga memang seadanya dan sulit bagi dirinya untuk memperbaiki rumahnya karena penghasilan yang pas-pasan.
“Saya bersama warga di sini sangat senang menerima bantuan bedah rumah ini. Semoga program ini bisa terus berjalan,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo menurutkan, Pemerintah kabupaten Tulungagung sangat mendukung upaya penyediaan rumah layak huni bagi MBR agar dapat menempati rumah tinggal yang layak huni, aman, sehat dan nyaman.
Oleh karena itu, program BSPS yang telah berjalan selama ini sangat selaras dengan RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2014 - 2018 yaitu pengentasan dan penanggulangan kemiskinan secara merata.
“Saya berharap kepada seluruh calon penerima bantuan dan pelaksana program BSPS untuk benar-benar memperhatikan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Para Camat dan Kepala Desa juga harus aktif dengan turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program ini,” tandasnya.
