Bisnis.com, JAKARTA – Masih terkontraksinya penerimaan negara di tengah mulai tumbuhnya belanja pemerintah membuat defisit anggaran pada akhir April sudah menyentuh 61,4% dari pagu.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan, realisasi penerimaan negara hingga 8 Mei 2016 sudah mencapai 23% dari target APBN 2016 senilai Rp1.822,5 triliun atau sekitar Rp419,2 triliun. Jika dibandingkan realisasi per 30 April 2015 senilai Rp428,8 triliun, capaian ini terkontraksi 2,2%.
Dia berdalih masih rendahnya penerimaan dikarenakan adanya penundaan pemeriksaan sembari menunggu kepastian kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
“Pokoknya kalo tax amnesty belum pasti, penerimaan pasti terganggu karena kita belum bisa melakukan pemeriksaan,” ujarnya ketika ditemui di kantornya, Selasa (10/5/2016).
Seperti diketahui, sebelumnya Bambang menyatakan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) akan ditahan terlebih dahulu sebelum ada kepastian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak.
Hal ini dilontarkan ketika ada keresahan pengusaha yang menduga akan dimanfaatkannya waktu sebelum penerapan tax amnesty yang membuat ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pemerintah tetap meminta pelunasan utang dan pencabutan sengketa pajak sebelum seseorang mengikuti tax amnesty. Selain itu, jika ada restitusi, pemerintah tidak akan membayarkannya.
Kendati demikian, pihaknya tidak bisa menjamin tidak akan adanya SKP yang terbit masa-masa saat ini. Terhadap wajib pajak (WP) yang memang sudah teridentifikasi kesalahan-kesalahannya, tegas dia, tetap harus diterbitkan SKP.
Selain itu, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini berujar masih banyaknya pencairan restitusi di awal tahun juga menjadi aspek yang memengaruhi masih rendahnya penerimaan pajak.
Realisasi penerimaan pajak ada di kisaran 20% dari target Rp1.360,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi akhir April 2015 senilai Rp308,6 triliun.
Pada pos belanja, hingga 8 Mei 2016, pemerintah sudah membelanjakan uang sekitar 586,8% dari pagu Rp2.095,7 triliun. Angka ini melesat sekitar 17,7% dari realisasi akhir April tahun lalu senilai Rp498,7 triliun.
Akibatnya, jika dihitung, defisit tercatat senilai Rp167,6 triliun atau sekitar 61,4% dari pagu Rp273,2 triliun. Jika menggunakan perhitungan produk domestik bruto (PDB) yang dipakai dalam APBN 2016, angka itu mencapai 1,3% dari PDB.
Kendati demikian, dia menyatakan angka tersebut masih aman. “Masih managable defisitnya,” ujar Bambang.
Revisi
Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai performa penerimaan pajak di awal-awal tahun ini memberikan sinyal belum pulih signifikannya pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah mau merevisi target penerimaan pajak tahun ini di iringi dengan perbaikan sistem administrasi dan kebijakan jangka menengah-panjang.
“Intinya jangan sampai justru kukuh mempertahankan target dan memunculkan kebijakan-kebijakan yang mendistorsi,” katanya.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listyanto pun senada. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih menjadikan otoritas akan kesulitan mengambil potensi lebih dari besar dari rerata tren realisasi saat ini sekitar 15%.
Pasalnya, jika pemerintah tetap kukuh mempertahankan target akan berisiko juga terhadap sektor riil. Jika target meleset, pemerintah terbiasa mengeluarkan surat utang negara. Langkah ini pada gilirannya akan mengganggu performa sektor riil.
