Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners Association menilai saat ini Indonesia kekurangan pelaut andal untuk bersaing dengan pelaut asing pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga dibutuhkan lebih banyak sekolah menengah kejuruan pelayaran bertaraf internasional.
Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jakarta Johnson W. Sutjipto mengatakan untuk menjawab tantangan industri maritim saat ini, pemerintah sudah memiliki payung hukum yang memadai yakni Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 yang mengakomodir kebutuhan industri pelayatan domestik. Regulasi tersebut juga terbukti berhasil menyuburkan pembangunan pelabuhan domestik di setiap daerah hingga mencapai sekitar 15.000 kapal.
“Saat ini akademi pelayaran di Indonesia baru 40-an sementara dari total ini hanya ada 11 akademi yang menghasilkan perwira, untuk menjadi kapten kapal atau juru mesin. Total alumnusnya dalam setahun 3000-an, yang jadi perwira hanya 1000-an. Sementara di Filipina ada 100 akademi perwira. Jadi kita sangat kekurangan sebenarnya jika dibandingkan dengan total kapal dan pelautnya saat ini,” ungkap Johnson, Kamis malam (11/5).
Menurut Johnson saat ini Indonesia hanya masuk dalam urutan nomor empat kualitas pelaut tingkat internasional. Padahal total pelaut di seluruh dunia sekitar 2 juta dan Indonesia hanya memberikan kontribusi pelaut di pelayaran internasional sebanyak 70.000 orang. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan pelaut Filipna di pelayaran internasional yang berjumlah sekitar 400.000 orang.
“Memang dari ada evaluasi bahwa pelaut Indonesia kualitas bahasa inggrisnya masih kurang baik dibandingkan yang lain. Kami berpikiran agar akademi pelayaran dan kejuruan sejenis harus fokus kepada skill bahasa dan tentunya jumlah akademi harus bertambah jika kita mau menjadi penghasil devisa dan mengubah Tenaga Kerja Indonesia menjadi Tenaga Profesional Indonesia,” tegasnya.
Tak hanya itu, Johnson mengatakan di tengah melesunya perekonomian banyak kapal yang tengah vakum berlayar. Oleh sebab itu perlu ada sinergi pemerintah dengan swasta yang mana melalui program corporate social responsibility bisa menyusun program untuk memberikan pelatihan cepat kepala pelaut di lokasi-lokasi yang vakum seperti di Batam dan Kalimantan.
“Jadi saat kapal-kapal menganggur mereka juga tetap bisa mendapatkan ilmu baik dari kejuruan mereka sesuai pendidikan, karena selama ini untuk meningkatkan kejuruan di tempat kita butuh waktu sembilan bulan, padahal di tempat lain tidak sebegitu lama,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
