Bisnis.com, PADANG - Pemerintah menunjuk lima badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pioner untuk program bisnis agregator sebagai perantara produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memasuki pasar ekspor.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Tjahya Widayanti mengatakan, pemerintah tengah menggodok skema bisnis agregator dengan melibatkan lima BUMN.
“Sekarang lagi digodok skema bisnis agregator atau semacam jasa perantara yang melibatkan BUMN agar produk UMKM bisa merambah ekspor,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Adapun, lima BUMN yang menjadi percontohan untuk melaksanakan program itu adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Sarinah, PT Mega Eltra, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), dan PT Pos Indonesia.
Tjahya meyakini, pemanfaatan sistem bisnis agrerator tersebut berpeluang meningkatkan akses pasar dan distribusi produk UMKM. Sebab, selama ini, pelaku UMKM seringkali terkendala lemahnya jaringan dan akses pemasaran.
“Selama ini kan persoalannya klasik saja untuk ekspor, soal modal, informasi, pemasaran, dan lain – lain. Mestinya karena pasar semakin terbuka, itu bukan lagi jadi persoalan,” katanya.
Dia mengungkapkan potensi ekspor produk UMKM masih sangat besar terutama produk berbasis lokal, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan produk industri kreatif lainnya yang memiliki keunikan lokal.
Sayangnya potensi ekspor yang besar itu belum tergarap optimal karena masih minimnya pemahaman pelaku usaha memanfaatkan pasar yang kian terbuka, informasi, dan sistem distribusi yang semakin mudah.
Menurutnya, sampai saat ini porsi produk UMKM baru berkisar 16% dari total ekspor Indonesia yang masih didominasi migas dan produk sumber daya alam seperti CPO dan karet.
