Bisnis.com, JAKARTA-- Hingga akhir kuartal I, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 12,07% atau senilai Rp12,5 triliun, terpaut sedikit dari target yang ditetapkan sebesar 15%.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono menyatakan jumlah serapan tersebut memang kurang dari target yang dicanangkan. Meski demikian, sebagian besar lelang paket konstruksi telah terkontrak pada Maret lalu.
"Secara umum lelang paket konstruksi selesai Maret. Kalau ada yang tidak selesai ya itu sasaran yang kita potong. Ada sekitar Rp 5,7 triliun," ujarnya, Selasa (26/04).
Realisasi belanja senilai Rp12,5 triliun itu terdiri dari Rp11,9 triliun rupiah murni dan Rp644 miliar pinjaman luar negeri. Secara umum, Ditjen Bina Marga mencatat realisasi belanja terbesar yakni Rp6,6 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp3,6 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp1,5 triliun.
Meski demikian, dia menilai serapan tersebut tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah serapan pada periode yang sama tahun lalu.
Taufik menyatakan pada April 2015, progres belanja infrastruktur di bawah Kementerian PUPR hanya sekitar 3%.
Lebih lanjut dia memaparkan, kementerian juga tengah melakukan efisiensi belanja yang mencakup pada lelang proyek tahunan yang dinilai bermasalah dalam proses pelelangan atau menerima sanggahan. Selain itu, juga proyek-proyek yang tidak termasuk prioritas, misalnya proyek pengaman pantai dan pengendali banjir.
Namun, dia meyakinkan bahwa penghematan tidak akan berdampak pada proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan delapan waduk pada tahun ini, dan pembangunan jalan perbatasan. Pasalnya, pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek tersebut.
Pihaknya kini tengah menyelesaikan proses penyisiran proyek-proyek yang ditunda pada tahun ini. Daftar rincian paket konstruksi itu nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Taufik menyatakan kementerian juga tengah berupaya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah yang dilakukan antara lain dengan menerapkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat.
“Tidak ada cara lain. Pengendalian dan pengambilan keputusan yang cepet menjadi terobosan kita lakukan, mereview kembali paket yang tidak jalan. Jadi kalau kita kurangi, harapannya kita bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencantumkan bahwa total DIPA 2016 mencapai Rp104,8 triliun, yang terdiri dari Rp95,33 triliun rupiah murni dan Rp8,74 triliun pinjaman luar negeri.
Adapun efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk Kementerian PUPR sebesar Rp8,4 triliun.
Rencananya, jumlah itu akan diperoleh dari sekitar Rp2 triliun sisa lelang tahun lalu, Rp600 miliar penghematan biaya operasional, serta sisanya sekitar Rp5,7 triliun dari pembatalan atau penundaan paket-paket konstruksi tahunan.
