Bisnis.com, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri mencatatkan 8 provinsi tidak berhasil melakukan realisasi belanja APBD pada kuartal I/2016. Penyerapan tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 17%.
Sebanyak 8 provinsi yang gagal menyerap anggaran pada hingga 31 Maret 2016 adalah Provinsi Sumatra Barat, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan DKI Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan target penyerapan anggaran daerah mencapai 20% pada kuartal I/2016. Beberapa hal masih menjadi kendala penyerapan seperti ketakutan atau kehati-hatian aparatur pemerintah daerah dalam membelanjakan APBD menjadi barang dan jasa.
"Kalau dari 2015 kan sudah sering dijelasin oleh Presiden bahwa penyerapan belum optimal. Untuk tahun anggaran ini kan Januari harus sudah mulai lelang proyek," katanya usai menghadiri Musrenbangnas 2016 di Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Dia menyebutkan pemda juga terkadang tidak tahu masih banyak dana idle yang tersimpan di bank daerah yang bahkan tahun lalu mencapai lebih dari Rp400 triliun.
Dia berharap pemda segera merealisasi belanja APBD sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemendagri mencatatkan realisasi rata-rata belanja APBD kuartal I/2016 sebesar 8,3%, sementara realisasi di tingkat kabupaten/kota rata-rata mencapai 5,8%.
"Mudah-mudah 2016 ini bisa lebih optimal sehingga pertumbuhan baik. Kemudian ada pengurangan APBNP itu hanya dikurangi belanja kementerian, yang penting belanja infrastruktur di daerah tidak dipotong," ucapnya.
