Bisnis.com, Jakarta- Pemerintah mulai melakukan rencana kerja pemerintah 2017 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 dengan terus berkomitmen melanjutkan efisiensi anggaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan mengutamakan alokasi pada program prioritas agar kegiatan yang dilakukan berdamoak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan.
Menurutnya, banyak program atau kegiatan yang belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan seperti dari kementerian/lembaga, subsidi, hibah, dana alokasi khusus, dana desa, dan pembiayaan BUMN.
Kemudian, banyak program infrastruktur yang belum dilakukan pembahasan rinci untuk kesiapan proyek.
"Banyak proyek tidak siap lahan dan desain, sementara untuk pinjaman luar negeri kita sudah bayar komitmen fee, jadi kita tarik lagi. Sekarang yang tidak siap, ditunda dulu," ucapnya dalam pidato pembuka Murenbangnas 2016, di Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan kementerian/lembaga dituntut untuk melakukan efisiensi belanja baik operasional, nonoperasional, dan noninfrastruktur. Menurutnya, banyak belanja operasional yang tidak mendukung program prioritas sehingga perlu dikurangi, seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan sebagainya.
"Kalau sifatnya untuk menghabiskan anggaran, mulai ke depan bisa dikurangi, termasuk belanja modal yang noninfrastruktur. Kita juga ingin moratorium mobil dinas dan gedung," katanya.
Perkiraan postur APBN 2017 akan memproyeksikan pendapatan negara dan hibah sebesar 13,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Presentase itu meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar 13% terhadap PDB.
Belanja negara juga diproyeksikan meningkat menjadi 16% terhadap PDB, sementara tahun ini sebesar 15,6% terhadap PDB. Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,2%.
