Bisnis.com, JAKARTA - Usai terbitnya pemberian Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum oleh Kementerian Perhubungan, Konstruksi Kereta Cepat Indonesia China masih belum bisa dipastikan pengerjaannya.
Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi mengatakan pihaknya telah mendapatkan izin pembangunan sepanjang 5km.
Akan tetapi dia mengungkapkan belum melakukan konstruksi dikarenakan masih bernegosiasi dengan beberapa pemilik lahan.
Pihaknya memang memprioritaskan CK 95+000 sampai CK 100+000 namun ada beberapa wilayah yang juga milik PT Perkebunan Negara (PTPN) VIII seperti Walini yang masih dimiliki masyarakat sepanjang sekitar 2km. Namun dia enggan merinci lebih jauh detailnya.
"Yang jelas soal lahan ini nantinya kita akan menggunakan UU no.2 tahun 2012 yang mendasari aspek legalnya," katanya, Selasa (5/4/2016).
Selain itu pihaknya tengah melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait working permit yang harus diselesaikan.
Dirinya juga mengungkapkan tengah mengusahakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemerintah daerah dan dalam tahap perancangan pembangunan stasiun.
Sementara untuk jalur yang belum mendapatkan izin pembangunan sepanjang 137 km Hanggoro merencanakan akan menyerahkan dokumen terkait kepada kemenhub paling lambat minggu depan.
Lebih lanjut dia mengatakan alasan lain pembangunan proyek belum dimulai dikarenakan belum melakukan financial closing dengan China Development Bank, sehingga pendanaan belum turun.
Menurutnya setelah seluruh izin pembangunan untuk keseluruhan jalur selesai.
Hanggoro menyebut akan melakukan land clearing terlebih dulu secara paralel dengan proses penyelesaian izin keseluruhan pembangunan serta melanjutkan negosiasi dengan CDB.
Kami tidak mungkin untuk membiayai skala besar sebelum dapat financial close dari CDB, tegasnya
Perihal AMDAL pihaknya telah selesai melakukan surat revisi kepada Kementerian Lingkungan Hidup bertanggal 4 Maret lalu.
Rencananya dengan pembangunan kereta cepat ini, juga akan disertai pengembangan kawasan yang kemudian akan dibangun menjadi sebuah kota (transit oriented development).
Namun Hanggoro menekankan belum memikirkan hal tersebut, dia lebih berfokus pada penyelesaian jalur terlebih dulu sembari mencari pendanaan juga untuk TOD.
Adapun kereta cepat ini dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan saham dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN, yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Komposisi penyertaan saham dalam PT Pilar Sinergi BUMN adalah WIKA sebesar 38% atau senilai Rp1,71 miliar, PTPN VIII sebesar 25% atau senilai Rp1,12 miliar, KAI sebesar 25% atau senilai Rp1,12 miliar, dan Jasa Marga sebesar 12% atau senilai Rp540 juta.
Nilai investasi kereta cepat Jakarta-Bandung turun dari sebelumnya US$5,5 miliar menjadi US$5,1 miliar.
Nilai tersebut ditegaskan oleh Hanggoro telah termasuk biaya lahan.
