Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengkaji pembaruan beleid terkait pengelolaan Taman Nasional Bunaken seiring dengan implementasi kebijakan yang terlihat ego sektoral.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menganggap manajemen pengelolaan Taman Nasional Bunaken (TNB) antara pusat dan daerah tidak sejalan. Ditambah lagi, implementasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemkab, sehingga merugikan kawasan itu sendiri.
“Ke depannya regulasi terkait pengelolaan TNB harus diatur kembali. Kawasan ini punya potensi sumber daya alam yang menjanjikan,” tuturnya, Selasa (15/3/2016).
Mantan Ketua DPRD Sulut ini mengusulkan, perlu dihadirkannya pengelolaan terpadu yang melibatkan lintas sektoral dalam konteks pengembangan dan pelestarian TNB.
Menurutnya, TNB kedepannya harus menjadi subjek dan objek pariwisata, sehingga pengembangannya juga mementingkan keberlanjutan kawasan.
Selama ini, tanggungjawab pengelolaan Bunaken berada di bawah Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB) yang merupakan UPT dari Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kepala Balai Taman Nasional Bunaken Ari Subiantor mengakui setiap tahunnya kujungan wisatawan ke taman nasional bunaken terus menurun, karena pengelolaannya dianggap belum maksimal karena masing-masing stakeholder.
“Semoga kami merumuskan model pengelolaan yang lebih baik lagi, serta lebih betanggung jawab, sehingga kedepannya pengelolaan TNB akan lebih terbuka,” katanya.
