Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan mengungkapkan pihak Jepang menjanjikan jawaban atas kesepakatan pembangunan pelabuhan baru di Patimban, Subang, sebagai lokasi penganti Cilamaya, pada akhir bulan ini.
Umar Aris, Plt Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, mengatakan Menteri Perhubungan telah bersurat kepada pemerintah Jepang yang isinya menawarkan proyek ini.
“Intinya kita tunggu dulu dari pemerintah Jepang. Satu minggu, satu bulan, akhir-akhir Maret ini lah,” ujarnya, setelah penutupan Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut, Jakarta, Jumat (4/3).
Dia mengungkapkan Kemenhub tidak menyiapkan skenario terburuk. Namun jika pemerintah Jepang menolak, Menhub tentu akan membuat kebijakan lain. Sebelumnya, Sekjen Kemenhub Sugiharjo menegaskan pemerintah sudah sepakat mengenai pembangunan pelabuhan baru di Patimban harus diupayakan oleh swasta.
“Jadi intinya pada lokasi pelabuhan di mana ada drive demand atau ship follow the trade atau kawasan ekonomi yang wilayahnya sudah tumbuh, maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan government spending. Pemerintah cukup jadi fasilitator,” paparnya pada pembukaan Raker, Rabu(2/3).
Yukki N. Hanafi Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menegaskan pihaknya mendukung pembangunan pelabuhan penganti Pelabuhan Cilamaya yang tahun lalu dibatalkan.
Menurutnya, pihak Jepang sendiri yang digadang-gadang akan membangun pelabuhan di Indonesia belum tentu pemerintah atau BUMNnya.
Sepanjang pengetahuannya, dia mengungkapkan pihak Jepang bersedia ikut serta dengan skema pemberian pinjaman.
Lebih lanjut, dia menilai permintaan pihak Jepang atas keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur pendukung di sekitar lokasi pelabuhan sebagai syarat yang wajar dalam investasi.
“Semuanya wajar saja. Lalu apakah kita perlu tergantung Jepang 100%? Enggak juga, pendapat saya,” tegasnya.
