Pemerintah Kaji Pembiayaan Kota Metropolitan Baru

Rencana pemerintah membangun kota metropolitan baru masih dalam tahap penyelesaian detail engineering designe (DED) dan pengkajian pembiayaannya.
Yulianisa Sulistyoningrum | 29 Februari 2016 18:24 WIB
Jakarta dari udara - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah membangun kota metropolitan baru masih dalam tahap penyelesaian detail engineering designe (DED) dan pengkajian pembiayaannya.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema pembiayaan pembangunan kota metropolitan baru.

“Sedang kami kaji apakah nanti pembiayaannya dari pusat atau dari provinsi atau bisa juga dari kerja sama dengan swasta,” kata Arifin kepada Bisnis.com di Jakarta pada Senin (29/2/2016).

Kota metropolitan baru akan dibangun di Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, kemudian di Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, serta kota metropolitan berbasis sungai di Pontianak, Kalimantan Barat. “Ketiga kota itu dulu yang akan dipersiapkan dan jadi prioritas saat ini.”

Menurut Arifin, skema pembiayaan dilihat dari revenue yang dapat dikerjasamakan dengan swasta seperti pengelolaan sampah dan limbah perkotaan serta pengelolaan air minum yang diharapkan mampu menarik investor untuk mengelola. Sementara, sebagai pelayanan dasar perkotaan lainnya akan dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

“Kita undang pengembang untuk mengelola kawasan tersebut. Pemerintah bertugas menyediakan sumber air baku, akses jalan dari bandara ke wilayah tadi, sumber energi, sekolah, dan SDM bidang pariwisata,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan lima kota metropolitan di luar Jawa antara lain Medan dan Denpasar. Setiap pulau diproyeksikan memiliki satu kota metropolitan. Selain lima kota metropolitan, 50 kota berskala sedang juga akan dibangun hingga 2019 untuk pengembangan wilayah.

Pemerintah mengincar 80% masyarakat tinggal di perkotaan. Perencanaan tata ruang untuk mencapai target tersebut telah disusun, sehingga pembebasan lahan untuk fasilitas publik bisa segera direalisasikan.

Pengembangan kawasan perkotaan itu sekaligus untuk memaksimalkan potensi tenaga kerja yang produktif. Arifin menambahkan masyarakat perkotaan belum produktif seperti China karena lebih banyak bekerja di sektor informal.

Pada 2025, sekitar 65% masyarakat diproyeksikan menempati kawasan perkotaan. Persiapan yang lebih awal untuk mencapai 80% diharapkan dapat mencipatakan kota yang ramah dan humanis. “Indonesia sedang memasuki era masyarakat perkotaan di mana 50% masyarakat sudah tinggal di perkotaan.”

Tag : bappenas, metropolitan
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top