Bisnis.com, JAKARTA -- Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah mendorong pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan swasta.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menyatakan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan dikembangkan 10 kota metropolitan baru. Adapun 6 di antaranya berlokasi di luar Jawa yakni; Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Medan di Sumatera Utara, Palembang di Sumatra Selatan, Makassar di Sulawesi Selatan, Manado di Sulawesi Utara, dan Bali.
Sisa 4 kota metropolitan lain berada di Jawa yakni; DKI Jakarta sebagai kota bisnis, Bandung di Jawa Barat, Semarang di Jawa Tengah, dan Surabaya di Jawa Timur.
Namun jika berkaca dari kapasitas fiskal daerah (KFD), masih ada 9 provinsi dengan menempati posisi rendah. Adapun 4 daerah dengan KFD tinggi masih terpusat di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Artinya KFD yang kuat masih terpusat di Jawa.
Berkaca dari hasil Konsultasi Regional Bappenas di seluruh provinsi, untuk memenuhi rencana pendanaan RPJMN 2020-2024 hanya untuk 7 agenda utama saja sebesar Rp24.214,5 triliun.
Angka ini masih lebih kecil dari prakiraan awal total investasi dan pembiayaan agenda prioritas dan proyek strategis mencapai Rp36.595,6 triliun sampai Rp37.447,6 triliun.
Secara rinci, ada 7 agenda utama pemerintah. Pertama, pengguatan ketahanan ekonomi. Kedua, pengembangan wilayah. Ketiga, peningkatan kualitas SDM. Keempat, kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, penguatan infrastruktur. Keenam, lingkungan hidup, ketahanan bencana, perubahan iklim. Ketujuh, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Sementara itu, untuk memenuhi 7 agenda prioritas itu, belanja kementerian/lembaga diprakirakan hanya mampu mendanai 20% sampai 25%. Alhasil Bappenas mendorong tiga strategi pendanaan bagi pemerintah daerah sebagai alternatif meloloskan pertumbuhan ekonomi 5,7%.
Pertama, pemda harus fokus pada setiap proyek prioritas atau major project di daerahnya.
Kedua, memperbesar kapasitas pendanaan dengan mendorong peran swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Contoh skema KPBU antara lain; pengelolaan aset melalui konsesi badan usaha bukan privatisasi. Nantinya pembayaran oleh pengguna akan berbentuk tarif, atau pembayaran ketersediaan layanan, dan bentuk lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Selain KPBU, Bappenas juga mendorong skema pembiayaan alternatif misalnya PINA, serta hibah ke daerah.
Meski demikian pemda juga dituntut harus meningkatkan akuntabilitas Transfer ke Daerah melalui 4 cara. Pertama, menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bertahap. Kedua, mengimplementasikan bertahap prinsip-prinsip output based transfer. Ketiga, mendorong hibah daerah lebih luas. Keempat, memperkuat sinergi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dengan DAK Penugasan.
Nantinya DAK Reguler untuk membiayai pelayanan publik dasar misalnya; pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan atau pemukiman dan jalan. Sementara itu, DAK Penugasan khusus menangani proyek prioritas misalnya; ketahanan pangan, pengembangan 10 destinasi wisata, pendidikan vokasi dan UMKM, perlindungan sosial, penyelesaian stunting, dan rehabilitasi serta rekonstruksi daerah yang terdampak bencana.
