Bisnis.com, BANDUNG - Pemprov Jawa Barat merasa kecolongan dengan masih masuknya rencana pembangunan Bandara Karawang dalam agenda pusat.
Rencana pembangunan tersebut sudah masuk ke dalam Peraturan Presiden No. 3/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (P3SN).
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya sudah meminta agar pembahasan rencana tersebut ditunda hingga pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka selesai dan bisa beroperasi.
Heryawan mengatakan, saat ini pihaknya ingin fokus pada pembangunan BIJB Kertajati. Terlebih, keseriusan pembangunan BIJB Kertajati semakin jelas setelah diambil alih pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, Kertajati berjalan. Presiden mendukung penuh, bahkan seluruh biaya oleh APBN. Insha Alloh ditargetkan 2017-2018 sudah selesai. Itu faktanya," katanya di Gedung Sate, Jumat (26/2/2016).
Oleh karena itu, dia kembali meminta rencana pembangunan bandara di Karawang ditunda hingga BIJB Kertajati bisa beroperasi. "Saya mengatakan dari dulu, (bandara di) Karawang dibicarakan setelah Kertajati selesai," katanya.
Selain agar fokus pada pembangunan BIJB Kertajati, dirinya tidak ingin bicara banyak mengenai rencana pembangunan bandara di Karawang karena masih terlalu dini. Menurutnya, masih banyak yang harus ditempuh jika pembangunan bandara di Karawang ingin terwujud.
Sebagai contoh, sampai saat ini pembangunan bandara di Karawang belum didukung oleh adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Karawang. "Dan prosesnya lama juga. Pembebasan lahan dulu, segala macam. Penentuan lokasi, RTRW saja belum," katanya.
Pemprov Jabar juga menilai keberadaan bandara di Karawang diperlukan atau tidak karena sudah ada BIJB. Dia yakin pusat bisa menilai serupa."Nanti kalau Kertajati sudah beroperasi, akan ketahuan. Atau jangan-jangan tidak perlu karena cukup oleh Kertajati," katanya.
Menurutnya saat ini Jabar lebih memerlukan pelabuhan berskala internasional. Terlebih, pemerintah pusat telah memastikan akan ada pembangunan bandara di kawasan utara Jabar.
"Di perpres ada pelabuhan di utara Jabar. Kita ingin segera minta kejelasan ke pusat, di sebelah mana. Kita ngejar ke Menko Maritim atau Menhub untuk menegaskan di mana lokasinya. Biar kita sama-sama bergerak, karena Jabar lebih butuh pelabuhan," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku tidak menghalangi rencana pemerintah membangun proyek Bandara Karawang.
Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Denny Juanda mengaku pihaknya kembali mempertanyakan dasar penetapan bandara di Karawang. “Kami pertanyakan lagi ini inisiatif siapa? Program besar harus ada inisiatornya,” katanya.
