Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan menegaskan proyek pembangunan bandara alternatif di Karawang dengan estimasi investasi sekitar Rp65 triliun ini masih menunggu perubahan rencana umum tata wilayah Pemprov Jawa Barat.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan mengatakan belum ada informasi signifikan yang bisa diberitahukan mengenai proyek bandara itu.
Kemenhub juga belum memutuskan lokasi tempat bandara penopang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta itu akan dibangun. “Belum diputuskan karena harus merubah RUTW [rencana umum tata wilayah] dahulu,” katanya, Senin (18/11/2013).
Dia mengatakan belum ada informasi kapan ada pengusulan perubahan tata wilayah itu lantaran usulan tersebut akan diajukan oleh Pemprov Jawa Barat.
Sebetulnya, sudah ada kajian atas beberapa lokasi alternatif bandara itu. Hanya saja belum ada kepastian atas lokasi yang dimaksud. Salah satu lokasi yang menjadi alternatif yakni lahan yang kini dikuasai oleh Perhutani.
“Intinya masih menunggu perubahan RUTW, Pemprov Jabar sudah menjanjikan. Kajian lahan sudah, salah satunya itu lahan yang dikuasai Perhutani.”
Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengatakan ada lokasi alternatif untuk bandara baru yakni di sebelah Selatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bandara itu akan melayani penerbangan domestik dan internasional.
Herry dalam makalahnya mengutip rekomendasi kajian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) mengenai profil bandara tersebut.
Pada Fase I akan dibangun dua landasan atau runway yang melayani 30 juta penumpang per tahun, sedangkan pada tahap akhir terdapat empat runway yang melayani 90 juta penumpang per tahun.
Dengan estimasi biaya konstruksi Fase I kurang lebih Rp35 triliun dan Fase II sekitar Rp30 triliun sehingga total mencapai Rp65 triliun, belum termasuk biaya akuisisi lahan.
“Total area yang dibutuhkan untuk bandara Karawang itu sekitar 4.000 hektar dan 77% dari rencana lokasi bandara merupakan hutan produksi,” tulis Herry.
Namun, katanya, adanya bandara itu belum diakomodasi di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten Karawang sehingga diperlukan koordinasi intensif dengan para stakeholder. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
