Bisnis.com, JAKARTA - Perlemahan harga minyak mentah berpeluang memperluas dimensi reformasi subsidi energi fosil guna mengurangi emisi karbon dan melawan anomali iklim. Seluruh ekonomi anggota APEC bersiap mengambil kesempatan tersebut.
Kelompok Kerja bidang Energi APEC menyatakan telah mengidentifikasi sejumlah tantangan dan praktek-praktek utama untuk memfasilitasi
implementasi reformasi subsidi oleh ekonomi anggota, berlandaskan pada diskusi awal di Honolulu pada Desember 2015.
Phyllis Genther Yoshida, Chair of the APEC Energy Working Group, mengungkapkan sistem peer-review juga bakal dicoba dalam reformasi ini
untuk mengatasi kekhawatiran menurunnya kapasitas pelaku sektor energi, yang menjadi kecemasan di kawasan.
"Subsidi akan terus memakan ruang fiskal dalam anggaran negara, mendorong konsumsi energi fosil yang tanpa akhir dan berdampak pada lemahnya investasi energi bersih dan pengembangan energi terbarukan," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (15/2/2016).
Dia menambahkan, waktu reformasi energi menjadi kunci karena umumnya, isu ini adalah isu yang sangat sensitif di domestik. Yoshida menuturkan, harga minyak yang terus merosot bisa memperlemah kecemasan publik, dan di sisi lain bisa membantu penguatan struktur reformasi melawan fluktuasi harga global.
Kelompok Kerja ini mencatat, Badan Energi Internasional (IEA) menyebutkan ada triliunan dolar AS yang digunakan untuk menyelenggaran
subsidi energi di seluruh dunia tiap tahunnya atau nyaris empat kali lipat dari yang digunakan untuk energi terbarukan.
"Perhitungan terbaru menunjukkan, kurang dari 8% subsidi terhadap minyak mentah yang sampai kepada 20% kelompok orang termiskin," lanjut Yoshida.
Dia mengakui juga subsidi energi merupakan masalah struktural yang kompleks. Namun, dia yakin ekonomi anggota APEC bisa bekerja sama
untuk memperkuat kemampuan teknis serta mengadopsi secara efektif reformasi yang berkelanjutan.
APEC menyatakan, penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan secara masif apa saja manfaat reformasi energi, sehingga warga bisa memahami perubahan kebijakan dan menagih janji pemerintah atas hasil reformasi itu.
"Ruang fiskal yang dihasilkan dari subsidi energi sangat besar dan bisa direalokasi ke opsi-opsi energi yang lebih bersih dan terbarukan, serta membiayai layanan sosial yang lebih dibutuhkan oleh publik," kata Yoshida.
