Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan kegagalan pemerintah dalam membangun iklim usaha pada beberapa periode terakhir menyebabkan serapan tenaga kerja tidak akan masimal walaupun realisasi investasi tinggi.
Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan kebijakan populis yang diambil pemimpin negara dalam penetapan upah menyebabkan kenaikan upah pekerja Indonesia sangat cepat di tingkat regional.
“Telah kami sampaikan beberapa tahun lalu kenaikan upah kita terlalu cepat dengan skema yang diberlakukan, akibatnya investasi yang dahulunya padat karya masuk ke Indonesia menggunakan teknologi canggih dan otomatisasi,” ujarnya kepada Bisnis.
Bahkan data terakhir, lanjutnya, rata-rata upah minimum pekerja Indonesia telah melewati upah pekerja di Malaysia. Di level regional, relatif hanya Vietnam yang berhasil membangun iklim usaha di sektor padat karya.
Hal itu terlihat dari nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Vietnam yang tahun lalu mencapai US$21 miliar, sementara Indonesia masih US$14 miliar. Dalam hal ini, arah kebijakan pembangunan industri nasional nampak tidak jelas.
Menurutnya, seluruh pihak memahami tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia di dominasi oleh sekolah menengah atas (SMA) ke bawah, tapi penentuan upah minimum beberapa tahun terakhir tidak memerhatikan dasar pendidikan pekerja.
“Kenaikan upah kita terlalu cepat, akibatnya investasi yang masuk walaupun padat karya menggunakan teknologi dan otomatisasi. Investor menilai investasi padat karya di Indonesia tidak kompetitif akibat tuntutan buruh yang terjadi setiap tahun,” katanya.
Masalah upah minimum ini, lanjutnya, semakin menambah daftar masalah yang dihadapi oleh investor seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, ongkos logistik mahal akibat infrastruktur kurang memadai dan lainnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, kompetisi industri tidak hanya dilakukan oleh sektor swasta, tetapi pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah China berupaya menjadi eksportir terbesar dunia, akibatnya, produsen mengesampingkan kualitas barang guna mengejar target ekspor.
Adapun negara tetangga, yakni Thailand tergolong sukses menjadikan pusat otomotif di Asean dengan menarik sejumlah pabrikan otomotif di dunia. Oleh karena itu, Apindo menilai pemerintah harus secara riil menetapkan arah pembangunan industri nasional.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan sepanjang Januari 2016 nilai komitmen investasi melonjak 119% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp206 triliun.
Lebih rinci, komitmen investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp38 triliun, naik 261% dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp168 triliun, naik 101% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Franky Sibarani, Kepala BKPM, mengatakan tren mekanisasi menggunakan teknologi tinggi pada investasi baru dibutuhkan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan bersiap-siapnya Indonesia menjalin sejumlah kerja sama perdagangan bebas, penguatan daya saing melalui mekanisasi sangat dibutuhkan.
“Tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita 4,7% mampu menyerap 1,4 juta tenaga kerja, artinya 1% pertumbuhan menyerap 308.000 tenaga kerja, memang tidak tercapai target 2 juta tenaga kerja, tetapi penerapan mekanisasi meningkatkan daya saing industru hulu-hilir dalam negeri,” tuturnya.
