Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri farmasi lokal-multinasional merampingkan jumlah tenaga kerja sebagai antisipasi industri yang semakin tertekan akibat keterbatasan perusahaan multinasional di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Eksekutif International Pharmaceutival Manufacturers Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengatakan, bahwa pembatasan tersebut memiliki dampak yang signifikan, karena membuat pasar farmasi yang begitu besar dari program tersebut hanya dirasakan manfaatnya oleh produk yang umumnya generik.
“Dengan JKN, dokter di institusi pemerintah hanya boleh menuliskan generik tidak bermerek. Berarti permintaan atas obat-obatan kami berkurang,” ujarnya kepada Bisnis,Selasa (9/2/2016).
Dijelaskan, bahwa produsen dari perusahaan multinasional hanya diperbolehkan mengikuti program JKN, jika tidak ada produsen lokal-nasional yang memproduksi jenis obat yang dibutuhkan.
Meskipun harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan produk lokal, produsen multinasional tetap tidak dapat masuk ke dalam e-katalog dalam program tersebut.
Kendati tidak mendapatkan laporan resmi atas jumlah karyawan yang dikurang oleh tiap-tiap perusahaan, dia menyatakan bahwa langkah tersebut ditempuh sebagai antisipasi dari kemungkinan buruk yang akan terjadi.
“Ini karena melihat ke depan. Kalau lihat ke belakang berarti sudah telat. Ini melihat perkembangan terakhir, dan bagaimana efek kalau ini berjalan terus. Makanya perlu ada strategi yang dilakukan, salah satunya perampingan,” jelasnya.
Menurutnya, jika pemerintah tetap melanjutkan kebijakan seperti ini, keberadaan industri farmasi multinasional akan terancam dalam jangka 5-10 tahun ke depan.
“Kami harus melihat dampaknya sejauh mana dari aturan yang dilakukan di sistem JKN ini. Sekarang dampaknya belum terlihat semua secara jelas. Apa lagi dengan sistem yang masih berantakan seperti sekarang ini,” katanya.
Transparan
Parulian berharap pemerintah sebagai penyelenggara JKN bisa lebih transparan, agar tiap pemain dapat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini penting untuk membuat rencana usaha ke depannya.
“Jangan seperti ini lagi, yang sudah dinyatakan menang lelang [obat JKN 2016], terus dinyatakan harus diulang. Belum lagi rencana kebutuhan obat yang masih belum jelas realisasinya,” ujarnya.
Di lain pihak, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyangkal bahwa ada perusahaan farmasi yang melakukan pengurangan tenaga kerja.
“Saya malah dapat informasi kalau Kimia Farma malah ekspansi. Tidak ada yang dikurangi. Belum ada dengar kalau ada PHK [pemutusan hubungan kerja] di farmasi,” katanya.
Dia meminta agar pihak yang menyatakan ada aksi PHK di perusahaan tertentu untuk dapat melaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti.
“Kalau ada isu yang ribut-ribut bilang ada PHK, bawa ke sini. Perusahaan apa, berapa orang,” ujarnya.
KSPI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa ratusan pekerja dari perusahaan farmasi multinasional telah dirumahkan pada Februari 2016. Di antaranya Novartis, Sandoz, dan Sanopi Aventis.
Menurutnya, langkah serupa juga akan ditempuh beberapa perusahaan lain yang ingin mengurangi kapasitas produksinya.
"PHK ini bukan main-main dan mengada-ada. Perusahaan farmasi yang sudah mem-PHK buruhnya berasal dari perusahaan multinasional dari Prancis dan Swiss, yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
