Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional terus terjaga, kendati sejumlah perusahaan manufaktur asing hengkang dari Indonesia dan mengakibatkan peningkatan pengangguran.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi fenomena terhentinya kinerja bisnis beberapa perusahaan asing di Indonesia.
Baru-baru ini, perusahaan manufaktur asal Jepang, PT Panasonic Lighting Indonesia menutup dua pabrik lampu. Toshiba juga menghentikan kinerja pabrik televisi miliknya.
JK tak menampik hal itu berpengaruh dan mengancam kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah akan berupaya menerapkan berbagai strategi sebagai upaya menjalankan roda ekonomi sehingga penghentian hubungan kerja (PHK) berkurang.
“Ya pasti ada saja [ancaman ekonomi]. Kami usahakan ekonomi tetap berjalan sehingga PHK berkurang, kalau perlu justru dibutuhkan tenaga kerja baru,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Rabu(3/2/2016).
Dia menilai penutupan lini bisnis sektor manufaktur itu kemungkinan terjadi karena produk yang dihasilkan sulit bersaing dengan produk lain di pasar nasional, tak semua mengalami perlambatan penjualan.
“Sekarang sudah masuk [investasi bidang] manufaktur, sudah ada yang masuk bahan baku,” sebutnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo) John Manopo mengatakan tutupnya pabrik Panasonic Lighting Indonesia di Pasuruan akibat perusahaan tidak melakukan inovasi produk.
Panasonic Lighting Indonesia, lanjutnya, merupakan penanaman modal asing (PMA) langsung dari Jepang sejak tahun 1990-an.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengatakan dampak dari penutupan ketiga pabrik tersebut, sekitar 2.500 tenaga kerja kehilangan pekerjaan.
Penutupan pabrik Panasonic Pasuruan sudah diumumkan oleh perusahaan sejak Desember 2015, sedangkan yang di Bekasi diumumkan pada Januari.
Adapun penutupan pabrik TV Toshiba telah diumumkan sejak akhir Januari 2016.
Saat ini kedua perusahaan sudah tidak melakukan produksi dan tengah menyelesaikan negosiasi uang pesangon tenaga kerja.
