Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri farmasi menilai bahwa kepastian akan data yang akurat sangat dibutuhkan oleh pelaku industri untuk membuat perencanaan bisnis.
Ketua Umum International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Luthfi Mardiansyah mengatakan Indonesia cenderung lemah dalam menyediakan data maupun statistik yang detail terhadap perkembangan industri farmasi nasional. Hal ini termasuk untuk persentase penjualan obat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan non-JKN.
“Yang paling bermasalah itu data. Kementerian Kesehatan pun ternyata tidak bisa dapat data yang merepresentasikan JKN, karena dalam praktiknya ada juga obat yang dibeli dari luar catalog yang ada. Jadi memang tidak ada data yang tepat,” ujarnya, Rabu (3/2/2016).
Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak mengatakan bahwa pemerintah semestinya bisa menyediakan data tersebut. Pasalnya, tiap industri farmasi berkewajiban melaporkan detail produksi per kuartal kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Kami tidak tahu kemampuan dan kemauan pemerintah untuk mengumpulkan data. Tapi mestinya bisa karena BPOM punya, berapa jumlah yang diproduksi, di mana [diproduksi] dan segala macam,” katanya.
Dia menjelaskan untuk mengumpulkan data per sektor secara spesifik memang membutuhkan biaya yang besar, yang belum tentu dialokasikan anggarannya oleh pemerintah. “Sebenarnya kita punya data mentah yang sangat cukup. Tapi tidak pernah diolah.”
Adapun pada saat ini, imbuhnya, pelaku industri biasanya mengetahui besara pasar secara nilai dari lembaga swasta seperti IMS Health yang harus dibeli dengan nilai yang cukup tinggi. Namun tetap saja, hasil statistik tersebut tidak mencakup besaran pasar secara volume.
