Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan dapat membedah 95.000 unit rumah tak layak huni tahun ini untuk meningkatkan kelayakannya dengan total anggaran Rp1,44 triliun.
Direktur Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Hardi Simamora mengatakan, pemerintah sudah memiliki bank data terkait calon penerima bantuan bedah rumah tahun ini.
Bantuan yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini ditujukan sebagai stimulan bagi masyarakat yang membangun rumahnya secara swadaya untuk meningkatkan kelayakan hunian mereka.
“Target ini pun masih sangat jauh dari penetapan target RPJMN, sehingga kita mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung program ini dengan alokasi dana APBD,” katanya dalam konverensi pers, Jumat (29/1/2016).
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, sasaran kegiatan bedah rumah hingga lima tahun ke depan mencapai 1,75 juta unit rumah. Rinciannya, tahun 2015 sebanyak 85.000 unit, 2016 sebanyak 345.000 unit, 2017 sebanyak 400.000 unit, 2018 sebanyak 445.000 unit, dan 2019 sebanyak 475.000 unit.
Sementara itu, perhitungan kemampuan anggaran Kementerian PUPR dalam lima tahun ke depan hanya akan mampu menyelesaikan sebanyak 400.000 unit. Artinya, masih ada gap atau kekurangan sebanyak 1,35 juta unit rumah yang perlu dibedah.
Tahun lalu, dengan anggaran sebanyak Rp1,116 triliiun, Kementerian PUPR berhasil selesaikan 82.245 unit rumah. Realisasi ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan Kementerian PUPR, yakni 70.000 unit di 2015.
Adapun bantuan BSPS ini dialokasikan baik untuk peningkatan kualitas mapun pembangunan baru. Untuk peningkatan kualitas, bantuan yang diberikan adalah maksimum sebesar Rp15 juta, sedangkan untuk pembangunan baru sebesar Rp30 juta.
