Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri yang terlibat dalam bidang usaha ruang pendingin atau cold storage pesimistis upaya pemerintah meningkatkan investasi di sektor ini dengan membebaskan kepemilikan asing dalam daftar negatif investasi dapat efektif.
Thomas Darmawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), mengatakan industricold storage membutuhkan kepastian barang yang dititipkan seperti hasil laut, peternakan, dan pertanian.
“Cold storage itu hanya fasilitas penunjang di bagian hilir, kalau sektor hulunya tidak ada kepastian pasokan, siapa yang mau membangun. Kecuali pemerintah menetapkan jika bahan baku lokal kurang, pelaku usaha diperbolehkan impor,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (26/1/2016).
Saat ini, lanjutnya, setidaknya terdapat 720 industri pengolahan ikan dan udang nasional yang memiliki cold storage pribadi. Sementara industri pengolahan skala kecil yang berjumlah 103.000 unit diragukan memiliki fasilitas ini, seiring dengan nilai investasi yang cukup besar.
Salah satu faktor yang melemahkan minat investasi di bidang usaha ini, lanjutnya, adalah dilarangnya kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia, walaupun perusahaan berdiri di dalam negeri. Akibat hal ini, jasa cold storage tidak memiliki kepastian pengguna.
Dia mencontohkan, banyak perusahaan pengolahan ikan penanaman modal asing (PMA) di Kalimantan dan timur Indonesia yang tutup akibat tidak adanya pasokan bahan baku dari nelayan lokal setelah pemerintah melarang kapal asing menangkap ikan.
Begitu pula pada komoditas lain. Fasilitas cold storage sangat sedikit dimanfaatkan untuk hasil perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu, ujarnya, dibutuhkan harmonisasi kebijakan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan kementerian teknis.
“Kalau dibuka 100% untuk asing, kami setuju, karena akan meningkatkan persaingan usaha yang positif. Tetapi harus dipertimbangkan jangan sampai cold storage yang dibangun hanya menjadi gudang kosong,” ujarnya.
Thomas mengatakan, sejumlah negara di Asia seperti China, Thailand, Vietnam, India, dan Malaysia memberlakukan kebijakan impor bahan baku untuk industri, jika pasokan di dalam negeri kurang. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah harus berorientasi kepada pasar global dengan populasi 7 miliar ketimbang hanya domestik 250 juta jiwa.
