Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengeluhkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak memberi dampak signifikan terhadap industri transportasi dan logistik karena tak diikuti penurunan harga suku cadang.
Dia pun mengatakan dalam mekanisme rantai pengiriman barang, baik melalui darat, laut, atau udara, terkena imbas dengan harga konsumen yang masih tinggi.
Menurut Kyatmaja, kondisi itu tak lepas dari faktor inflasi yang tak berhasil ditangani secara baik. Kyatmaja menilai pemerintah haruslah menjaga agar purchasing power parity (PPP) itu tetap tinggi agar tak mengganggu daya beli.
"Inflasi tinggi adalah kendala di semua ekonomi ketika ada inflasi maka tiap tahunnya pasti naik, bahkan pada 2015 dalam keadaan ekonomi buruk Indonesia masih mengalami inflasi 3,35%, dan dengan turunnya harga BBM, tidak serta merta akan melenyapkan inflasi, dan purchasing power parity kita lemah," kata Kyatmaja kepada Bisnis, Sabtu (23/1/2016).
Direktur Utama PT Lookman Djaja ini berpandangan di tengah penurunan harga minyak dunia, Pertamina tidak juga menurunkan harga pelumas. Sebaliknya, harga pelumas dan oli cenderung naik. Padahal untuk memproduksi ban dibutuhkan 4 liter minyak.
"BBM itu berkontribusi 30%-40% terhadap komponen angkutan, sisanya 20%-25% barulah untuk tenaga kerja. Jika UMK naik, bagaiman ongkos angkut tidak naik?" tegasnya.
Dalam diskusinya dengan Pangkaj Jain, Marketing Director TATA Motors Indonesia, Pangkaj membandingkan GDP di India 1/3 Indonesia akan tetapi harga barang jauh lebih murah sehingga masyarakat Indonesia bisa berbelanja barang lebih banyak ketimbang masyarakat Indonesia.
"Walaupun penghasilan UMP kita tiga kali lipat tetapi harga barang juga berkali lipat lebih mahal dibandingkan negara lain. Maka itu, penting sekali bagi pemerintah untuk dapat mengendalikan harga agar daya beli masyarakat tidak turun," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
