Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LKPP Kerja Sama Dengan E-Commerce

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka jalinan kerjasama dengan perdagangan elektronik (e-commerce) untuk mendapatkan harga barang yang wajar
LKPP kerja sama dengan E-Commerce/Ibsolutions.com
LKPP kerja sama dengan E-Commerce/Ibsolutions.com

Bisnis.com, JAKARTA- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka jalinan kerja sama dengan perdagangan elektronik (e-commerce) untuk mendapatkan harga barang yang wajar.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan kerja sama telah terjalin dengan Bhinneka.com dan sebentar lagi akan menyusul toko online lainnya. Beberapa barang yang dibutuhkan pemerintah dapat dipenuhi oleh e-commerce seperti komputer, printer.

Barang-barang konsumsi rumah tangga tidak termasuk. Toko online yang lain terbuka untuk ikut serta, tapi akan kami verifikasi dulu sesuai kebutuhan pemerintah, katanya, di Jakarta, Selasa malam (19/1/2016).

Selain itu, untuk memastikan kewajaran harga setiap barang yang masuk katalog, LKPP juga kerja sama langsung dengan produsen tanpa melalui agen.

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa mengatakan kerja sama langsung dengan produsen memungkinkan pemerintah memperoleh barang dengan harga terbaik.

Kerja sama langsung dengan produsen juga menjamin tidak adanya pertambahan nilai yang disebabkan oleh pengambilan keuntungan oleh agen dan turunannya.

Hanya akhirnya harganya kita tekan dengan cara survei ke mana-mana untuk barang yang sama dan harga yang sama. Kalau perlu dia [agen] pernah jual ke swasta, mana coba saya dikasih tahu harganya, katanya.

Namun, dia menuturkan LKPP juga tidak mesti menjalin kerja sama di level produsen penyedia barang dan jasa. Menurutnya, hal itu tergantung mekanisme rantai pasok dan struktur pasar yang beragam.

Dalam konteks produk e-katalog, imbuhnya, penyedia produk impor seringkali mengharuskan LKPP berekan dengan agen tunggal atau perwakilan distributor.

Maunya kita selalu pada pabrik atau principal, tapi ternyata tidak semua juga mau di-link-an dengan pemerintah, ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper