Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menjadikan Pakistan menjadi sumber impor beras secara jangka panjang bagi Indonesia untuk beberapa tahun mendatang, meskipun dalam program Nawa Cita Jokowi-JK akan mengikis impor pangan, termasuk beras.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengatakan pemerintah Indosia memang telah mencapai Mutual of Understanding dengan pemerintah Pakistan melalui mekanisme government to government (G to G).
“Kami di [Kementerian] Perdagangan siapkan perangkat intens MoU itu. Dari Perdagangan sudah tandatangan MoU, Indonesia intens beli dari sana sekian tahun dibutuhkan sekian,” kata Bachrul di Jakarta, Jumat (8/1/2016).
Kesepakatan bilateral tersebut, menurutnya, diperlukan untuk memudahkan Indonesia ketika membutuhkan pasokan beras. Sementara itu, untuk volume impornya Bachrul mengatakan bahwa pemerintah masih perlu menghitung berapa hasil riil antara konsumsi dan produksi di dalam negeri. Keputusan impor baru akan diputuskan di dalam rakor, ketika perhitungan tersebut menunjukkan hasil defisit.
Menurut Bachrul, saat ini Indonesia perlu mengantisipasi dampak dari Elnino yang dikhawatirkan akan mengganggu produksi beras nasional.
Langkah antisipasi tersebut sudah dilakukan sejak kuartal keempat tahun lalu dengan menjajaki kemungkinan impor dari Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
Sayangnya, Myanmar pun tengah mengalami kekurangan pasokan, sedangkan stok di Thailand pun sudah tidak ada karena sebelumnya Filipina telah memborong beras sebanyak 700.000 ton dari negara tersebut. Harga beras di Thailand pun sudah tidak kompetitif, sehingga pilihan sumber lain seperti Pakistan menjadi alternatif.
“Kita tunjuk Bulog untuk realisasikan. Stand-by loan ada di Bulog. Secara intens stand by sudah dilakukan.”
Padahal, dalam Nawa Cita kelima Jokowi-JK bertekad untuk memangkas impor beras dengan meningkatkan produksi, salah satunya membuka lahan baru seluas 2 juta hektar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
