Bisnis.com, JAKARTA—Perjanjian penyaluran pinjaman China untuk pembiayaan dukungan konstruksi pemerintah atas empat ruas tol akan segera dituntaskan pekan ini agar uang muka dapat segera dibayarkan melalui APBN tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mengatakan, dokumen persetujuan perjanjian pinjaman untuk paket pekerjaan di ruas tol Solo—Ngawi—Kertosono dan Balikpapan—Samarinda sudah diterima dari pemerintah China.
Meski demikian, saat ini Kementerian Keuangan tengah mematangkan sejumlah hal terkait aspek legal sebelum perjanjian pinjaman ditandatangani. Menurutnya, proses tersebut dapat diselesaikan segera sehingga penandatanganan loan agreement dapat dilakukan pekan ini.
“Ada empat paket tapi dua sudah keluar izinnya, pemerintah China sudah memberi persetujuan dan dikirim ke sini. Ini lagi difinalisasi di Kementerian Keuangan kita. Kita harapkan minggu ini bisa selesai,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (29/12/2015).
Nilai kontrak paket dukungan pemerintah untuk ruas Solo—Ngawi—Kertosono adalah Rp3,158 triliun, sementara Balikpapan—Samarinda Rp848,5 miliar.
Sementara itu, dua ruas lainnya, yakni pinjaman untuk paket dukungan konstruksi pada ruas Manado—Bitung senilai Rp1,24 triliun dan Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) senilai Rp3,485 triliun saat ini masih berproses di pemerintah China.
“Kita harapkan dua yang tersisa ini bisa selesai minggu ini juga,” kata Taufik.
Total pendanaan untuk keempat paket pekerjaan tersebut dengan demikian mencapai Rp8,733 triliun, termasuk PPN. Komposisi pendanaan berasal dari 10% APBN dan 90% pinjaman China.
Bila perjanjian pinjaman dapat ditandatangani pekan ini, tuturnya, pemerintah dapat segera menyalurkan uang muka proyek kepada kontraktor pelaksana. Selama ini, uang muka belum tersalurkan karena masih menunggu kepastian pinjaman dari China, padahal kontrak konstruksi telah ditandatangani sejak tiga bulan lalu.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan agar perjanjian pinjaman dapat ditandatangani sebelum penutupan tahun anggaran 2015 agar tidak membebani APBN 2016. Pasalnya, dana 10% APBN atau sekitar Rp810 miliar untuk proyek tersebut sudah dianggarkan tahun ini.
“Yang 10% rupiah murni itu berfungsi sebagai uang muka, dibayar sekaligus di depan. Ini yang diharapkan masih bisa terbayar tahun ini,” katanya.
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Hediyanto W. Husaini mengungkapkan, dari segi kesiapan lahan pada paket dukungan pemerintah di keempat ruas tersebut, ruas Manado—Bitung memiliki perkembangan paling maju, yakni sekitar 90%. Sementara itu, ketiga ruas lainnya masih berkisar 68%.
Meski demikian, saat ini sebagian besar lahan sudah melewati proses penilaian harga oleh penilai publik, sehingga tinggal dibayarkan oleh pemerintah. Hingga awal bulan ini, pemerintah sudah menyalurkan Rp700 miliar untuk pembebasan lahan di keempat paket tersebut.
Menurutnya, pihak China sudah menyepakati untuk memberi pinjaman tanpa harus menunggu pembebasan lahan mencapai 80%. Padahal, proses persetujuan pinjaman selama ini memakan waktu berbulan-bulan di antaranya karena China meragukan terlaksananya proyek karena kesiapan lahan yang tidak tentu.
