Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menerima 34 pengaduan publik terkait dengan hak ekonomi dan sosial, di antaranya soal perampasan tanah petani.
Koordinato Kontras Haris Azhar menuturkan walaupun terdapat 34 pelanggaran hak ekonomi dan sosial yang diadukan ke lembaga itu, pihaknya mencatat sedikitnya terdapat 40 peristiwa pelanggaran hak atas tanah yang melibatkan pelanggaran HAM. Masalah tanah itu adalah para petani dengan negara maupun korporasi.
"Khusus atas hak atas tanah, Kontras mencatat ada sekitar 40 peristiwa pelanggaran hak atas tanah, yang turut melibatkan unsur pelanggaran HAM, kekerasan aparat keamanan dan minimnya ruang pengakuan publik, khususnya petani," kata Haris dalam rilis yang dikutip Bisnis.com, Minggu (27/12/2015).
Dia menuturkan hak ekonomi sosial lainnya adalah pemenuhan hak buruh, penyerobotan rumah dinas, hak atas kesehatan para tapol, perbudakan modern, serta kejahatan pembakaran hutan dan asap. Kontras menyatakan sejumlah kasus tersebut juga tidak terjadi atau muncul sendiri ditahun 2015, namun ada kasus muncul sebagai rangkaian kasus yang telah terjadi beberapa tahun sebelumnya.
"Salah satu kasus yang mengagetkan dunia dan melukai rakyat Indonesia adalah meninggalnya 12 orang akibat Asap yang muncul dari corong bisnis sawit di berbagai propinsi di Sumatera dan Kalimantan," kata Haris.
Kontras menegaskan situasi HAM di Indonesia sepanjang 2015 tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Pemerintahan Joko Widodo, tutur Haris, masih meneruskan potret pemerintahan sebelumnya, yaitu tidak berpihak pada isu hak asasi manusia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
