Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong seluruh perusahaan negara, agar siap menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA).
Dalam sambutannya sebelum rapat kabinet paripurna, Presiden Jokowi, mengatakan MEA merupakan kesempatan dan tantangan yang harus dimanfaatkan Indonesia. Untuk itu, Menteri BUMN harus terus mendorong peningkatan daya saing seluruh perusahaan negara.
“Saya sudah sering sampaikan, bahwa kita tidak boleh terus menjadi jago kandang,” katanya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Presiden menuturkan pemerintah juga harus mempersiapkan swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat menghadapi MEA dengan daya saing yang kuat. Penguatan daya saing itu juga nantinya dapat berdampak kepada peningkatan ekspor produk dalam negeri.
Menurutnya, semua pihak tidak perlu khawatir terhadap persaingan yang tercipta setelah pemberlakuan MEA. Pasalnya, pemerintah terus melakukan perbaikan di seluruh sektor yang selama ini dianggap menjadi penghambat.
“Yang penting bagaimana memperbaiki yang belum baik, yang belum efisien akan kami efisienkan,mdan yang tidak memiliki daya saing akan didorong agar memiliki daya saing yang baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan sektor jasa masih harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah, karena selama ini fokus mengembangkan industri yang berbasis produksi.
“Sektor jasa ini sebenarnya masih banyak yang harus disiapkan. Persiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang mencapai 94% disebabkan pemerintah selama ini fokus mengembangkan industri yang berbasis produksi,” katanya.
Franky menuturkan penguatan sektor jasa menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan APEC dan Asean, karena negara-negara di Asia Tenggara berupaya menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu penopang perekonomiannya.
BKPM sendiri akan memperluas investasi di sektor jasa untuk meningkatkan investasi asing langsung di dalam negeri. Apalagi, saat ini Indonesia memiliki daftar negatif investasi yang menjadi acuan dalam proses perizinan berinvestasi.
