Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mencatat terdapat kekurangan anggaran untuk lahan tol hingga Rp1,1 triliun, meskipun proses administrasi kepada warga terdampak telah selesai pada tahun ini. Dana tersebut baru akan dibayarkan dengan menggunakan anggaran 2016 pada Januari mendatang.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W. Husaini mengatakan kebutuhan anggaran untuk lahan tol mencapai Rp15 triliun setiap tahun. Namun, pemerintah hanya sangggup mengalokasikan dana senilai Rp4,56 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015.
:Dana lahan yang kurang tahun ini Rp1,1 triliun, prosesnya sudah selesai tetapi ada kekurangan dana, jadi dibayarkan nanti Januari menggunakan anggaran 2016, tapi itu sudah sedikit membuat orang kecewa," ujarnya, Selasa (22/12).
Menurutnya, guna menyiasati kekurangan dana, pemerintah akan menambahkan dana sisa lelang tahun ini ke dalam dana pengadaan tanah tahun depan. Bila dana sisa lelang tahun ini mencapai Rp2 triliun, ujar dia, pihaknya akan mengalokasikan Rp1 triliun untuk lahan.
Hediyanto memperkirakan tambahan dana tersebut mampu terserap cepat dalam waktu dua bulan. Dia mengklaim proses pembebasan lahan oleh pemerintah kini berlangsung lebih cepat sehingga membutuhkan ketersediaan dana yang lebih besar.
"Kita Rp4,3 triliun 2015 ini saja dalam waktu empat hingga lima bulan sudah habis. Jadi kita makin terbiasa membebaskan lahan sehingga lebih cepat, dan tentu membutuhkan uang lebih banyak lagi," tambahnya.
